Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta agar Penurunan Tanah di Jalur Kereta Semarang agar ditangani secara permanen dan terpadu. Pasalnya, penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat teknis sementara dan belum menyentuh solusi jangka panjang
Politisi F-PDI Perjuangan ini menilai, persoalan amblesnya jalur kereta di Semarang tidak bisa diselesaikan hanya dengan langkah sementara seperti pemompaan air. Menurutnya, metode tersebut tidak selalu efektif dalam menghadapi kondisi penurunan tanah yang bersifat masif.
“Pada titik tertentu pompa bisa bekerja, tetapi pada kondisi tertentu tidak akan mampu mengatasi persoalan, apalagi jika sudah berkaitan dengan bencana alam,” kata Lasarus saat memimpin Tim Kunker Komisi V DPR meninjau Stasiun Tawang, Semarang, Jateng, Jumat (20/2/2026).
Legislator Dapil Kalimantan II ini menerangkan, solusi yang dibutuhkan adalah pembangunan jalur kereta yang lebih tinggi dan permanen agar tidak terdampak banjir rob maupun penurunan tanah di masa depan. Upaya tersebut dinilai harus menjadi program jangka panjang yang terintegrasi.
Selain itu, Lasarus juga mendorong adanya roadmap yang jelas dalam penyelesaian masalah ini. Jika PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak mampu melakukan investasi secara mandiri, pemerintah diminta untuk mengambil alih melalui anggaran negara. Kemudian juga pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta PT KAI.
Menurutnya, selama ini penanganan masih berjalan secara parsial sehingga hasilnya belum optimal. “Masalahnya sering kali bukan pada anggaran, tetapi koordinasi. Ego sektoral antar lembaga membuat penanganan menjadi tidak terintegrasi,” jelasnya.
Untuk itu, Komisi V berencana mempertemukan seluruh pihak terkait dalam satu forum untuk menyusun langkah bersama, termasuk pembagian peran, pendanaan, serta target penyelesaian. Upaya ini diharapkan menjadi titik awal penanganan yang lebih komprehensif.
“Tadi dalam rapat kami menekankan pentingnya kejelasan penanganan, termasuk sinkronisasi dengan program pengendalian banjir yang direncanakan Kementerian Pekerjaan Umum hingga 2028. Kami menilai, penanganan jalur kereta harus berjalan seiring dengan pengendalian air agar hasilnya optimal dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Lasarus juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Di beberapa daerah, proyek besar dibangun meski belum memiliki tingkat penumpang yang tinggi, sementara di Semarang yang memiliki mobilitas tinggi justru menghadapi persoalan yang belum terselesaikan.
