Komisi III DPR RI menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) terkait dukungan terhadap Reformasi Polri. Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPR memastikan aspirasi buruh yang menolak penempatan Polri di bawah kementerian sejalan dengan sikap Komisi III DPR.
Menanggapi, Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menyampaikan bahwa dukungan KSBSI agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari amanat konstitusi dan semangat reformasi. “Ini wujud dari TAP MPR dan amanat konstitusi. Reformasi sudah susah payah diperjuangkan, jadi jangan diganggu lagi,” ujar Rikwanto saat diwawancarai koranmerdeka.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/02/2026).
Ia menilai hubungan antara buruh dan Polri di lapangan selama ini berjalan profesional, di mana buruh menyampaikan aspirasi dan Polri menjalankan fungsi pengamanan. “Yang di lapangan itu saling menjaga, saling bertanggung jawab dan tahu tugasnya masing-masing,” katanya.
Rikwanto menegaskan bahwa sikap buruh tersebut sejalan dengan pernyataan Komisi III DPR sebelumnya dalam rapat dengan Kapolri, yakni bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. “Nanti kemungkinan dalam waktu dekat akan bergulir pembahasan RUU Polri. Kita akan masukkan salah satu bagian dari RUU tersebut supaya Polri tetap di bawah Bapak Presiden.” Tegasnya.
