Komisi I DPR RI menerima aspirasi dari Korem 083/Baladhika Jaya (BDJ) yang ingin meningkatkan statusnya saat ini, tipe B, menjadi tipe A. Ketua Tim Kunjungan sekaligus anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, menilai peningkatan status diperlukan untuk menunjang profesionalisme prajurit, seiring luas wilayah dan kompleksitas tugas satuan tersebut.
“Tadi juga disampaikan ada usulan, dan ini bukan sederhana aspirasi, dalam rangka guna meningkatkan tugas-tugas profesionalisme TNI di Korem 083 Baladhika Jaya, bahwa diperlukan peningkatan status Korem dari tipe B menjadi tipe A,” jelas Slamet saat Kunjungan Kerja Komisi I ke Markas Korem 083/BDJ di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026).
Selain usulan peningkatan status, Komisi I DPR RI juga mencatat sejumlah kekurangan sarana dan prasarana yang berdampak pada pelaksanaan tugas di lapangan. Slamet menyebutkan kebutuhan kendaraan operasional, fasilitas perkantoran, serta sarana pelatihan menjadi temuan penting dalam kunjungan tersebut.
“Hari ini kita mendapatkan beberapa temuan, tentunya kita inventarisir, baik dengan kurangnya sarana dan prasarana pelatihan, dan juga berkaitan dengan kurangnya sarana kendaraan,” ujar Slamet.
Komandan Korem 083/BDJ, Kolonel Inf Kohir, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPR RI. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi aparat terkait keterbatasan fasilitas yang dihadapi satuan.
“Kami merasa terhormat, merasa bangga juga dikunjungi oleh Komisi I DPR RI. Ini merupakan bagian daripada sejarah buat kami, terutama para pejabat yang saat ini menjabat, karena kita bisa bertemu langsung dengan Komisi I DPR RI. Aspirasi kami selaku aparat negara beberapa permasalahan langsung diterima oleh Komisi I. Mudah-mudahan ini menjadi nilai-nilai positif buat kami bahwa kekurangan kami dalam melaksanakan tugas, dari fasilitas maupun hal-hal yang lainnya, bisa dibawa ke Senayan nantinya,” ujar Kolonel Inf Kohir.
Slamet menambahkan, seluruh temuan kunjungan akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI. “Tentunya apa yang kita sepakati dan menjadi bahan kesimpulan di RDP kali ini akan kami sampaikan di saat rapat kerja bersama Kemenhan dan TNI,” tutup Slamet.
