Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penambahan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pengembangan bank sampah induk, serta pemberian insentif bagi para pengelola sampah di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut disampaikannya dalam Festival Aspirasi BAM DPR RI yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Senin (2/2/2026).
Selain mendukung penambahan TPS 3R itu, politisi yang akrab disapa Aher ini juga menyatakan dukungannya terhadap pemberian insentif bagi para pekerja di sektor persampahan. Ia menilai pekerjaan tersebut memiliki tingkat bahaya yang tinggi dan sering kali dilakukan tanpa perlengkapan pengaman yang memadai.
“Saya sepakat, karena pekerja di tempat persampahan itu mengandung bahaya yang sangat tinggi. Bahkan sering kali bekerja tanpa alat pelindung, pakai masker saja jarang,” kata Aher.
Politisi dari Fraksi PKS ini menyebut para pengelola sampah sebagai pahlawan yang mewakili masyarakat dalam mengelola persoalan sampah sehari-hari. Menurutnya, perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Ahmad juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten dan kota, bukan urusan pilihan. Oleh karena itu, perbaikan dan penambahan TPS serta sistem pengelolaan sampah harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam sesi diskusi dalam Festival Aspirasi BAM, salah seorang warga, Moko, menyampaikan aspirasi agar TPS 3R dapat ditambah di kabupatennya. Dimana selama ini dalam satu tahun hanya terealisasi dua hingga tiga unit. Menurutnya, konsistensi pelaksanaan TPS 3R di tingkat desa juga perlu menjadi perhatian agar fasilitas yang dibangun benar-benar berjalan sesuai tujuan.
“Alhamdulillah TPS dari Kementerian Lingkungan Hidup yang sekarang ada masih berfungsi, jumlahnya sekitar 30. Yang paling bagus itu TPS dari Terawas karena betul-betul menjalankan SOP yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Moko.
Selain itu, ia juga mendorong pengembangan bank sampah induk tidak hanya satu lokasi, melainkan ditambah setidaknya dua unit lagi agar menjangkau wilayah utara, tengah, dan selatan Mojokerto. Menurutnya, karakter wilayah Mojokerto yang kompleks mulai dari kawasan wisata hingga niaga sehingga menyebabkan jenis dan volume sampah yang beragam.
Aspirasi lainnya menyangkut kesejahteraan para pengelola sampah, Cak Moko menilai para pengelola sampah layak mendapatkan insentif, mengingat risiko kesehatan yang tinggi dalam pekerjaan tersebut. Ia berharap DPR dapat mendorong dukungan anggaran apabila dana desa tidak mencukupi, agar Mojokerto dapat menjadi daerah yang lebih hijau dan bersih.
