Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya proyek, tetapi juga dari kepastian pemeliharaan dan keberlanjutan fungsinya. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja spesifik pengawasan ke lintas bawah (underpass) Gatot Subroto di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026).
Kunjungan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan kondisi riil infrastruktur yang dibangun pada 2023–2024 dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada November 2025. Berdasarkan penjelasan para pemangku kepentingan, underpass ini terbukti mengurangi kemacetan hingga sekitar 30 persen, khususnya di simpang Gatot Subroto yang selama ini menjadi titik kepadatan lalu lintas.
Meski berdampak positif, Komisi V DPR menekankan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah pemeliharaan. Ia mengingatkan agar Pemerintah Kota Medan dan balai terkait benar-benar bersinergi, tidak hanya pada tahap pembangunan, tetapi juga dalam pengelolaan pascaoperasional.
“Underpass ini berada di bawah aliran sungai. Artinya, sistem pompa air harus dijamin selalu berfungsi dan tidak boleh mati. Jika pemeliharaan diabaikan, potensi genangan dan banjir justru bisa menjadi ancaman serius,” tegasnya.
Selain sistem pompa, Komisi V DPR juga menyoroti pemeliharaan jalan, trotoar, dan sarana pendukung lainnya agar manfaat infrastruktur tetap optimal dan aman bagi masyarakat. Syaiful juga menyampaikan agar Pengelolaan sentra pompa air diminta menjadi perhatian utama karena berperan langsung dalam mitigasi banjir di kawasan underpass.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, ia turut menerima laporan dari Direktorat Bina Marga terkait penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh. Satu di antaranya adalah seluruh ruas jalan yang sebelumnya terputus akibat bencana dilaporkan telah kembali terkoneksi, meskipun masih bersifat sementara.
Sebab itu, terangnya, Komisi V DPR menilai capaian ini sebagai progres penting setelah hampir satu bulan masyarakat mengalami keterisolasian. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara tambal sulam.
Maka dari itu, tegasnya, pemerintah perlu menyusun pemetaan yang jelas dan detail, termasuk penanganan sungai yang tertimbun longsoran, agar keputusan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar sesuai dengan tata ruang. “Tata ruang harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai proses rekonstruksi justru melahirkan bencana baru seperti longsor dan banjir di masa depan,” ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Terkait kebutuhan anggaran kebencanaan, Syaiful mengungkapkan bahwa hasil rekapitulasi lintas kementerian menunjukkan kebutuhan dana mencapai hampir Rp80 triliun. Anggaran tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari Kementerian PUPR, Perhubungan, hingga Perumahan.
Menurutnya, beban anggaran sebesar itu tidak realistis jika ditarik dari seluruh direktorat yang ada, karena berisiko mengganggu pembangunan reguler nasional. Oleh sebab itu, ucapnya, Komisi V DPR RI mendorong pembentukan direktorat khusus kebencanaan.
“Direktorat khusus ini penting, bukan hanya untuk efektivitas anggaran, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dari penanganan darurat hingga pembangunan pascabencana,” pungkasnya.
