Akses transportasi udara yang terjangkau masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan konektivitas nasional. Tingginya harga tiket pesawat domestik dinilai menggerus hak masyarakat atas mobilitas yang adil dan terjangkau, sekaligus melemahkan peran penerbangan sebagai penghubung utama antarwilayah di Indonesia.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menilai tingginya harga tiket pesawat domestik telah menjadi keluhan publik yang berulang. Bahkan dalam sejumlah kasus, harga penerbangan dalam negeri tercatat lebih mahal dibandingkan penerbangan internasional dengan jarak tempuh yang relatif dekat.
“Kondisi ini tentu tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru menjadi moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,” ujar Saadiah dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, mahalnya tiket penerbangan domestik tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor struktural, mulai dari tingginya harga avtur, beban pajak, hingga biaya perawatan pesawat yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Menurutnya, faktor-faktor tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah.
“Biaya avtur yang tinggi, pengenaan PPN pada tiket dan bahan bakar penerbangan domestik, serta mahalnya biaya maintenance karena komponen impor, semuanya berkontribusi pada harga tiket yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Saadiah menegaskan bahwa transportasi udara memiliki peran strategis dalam membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan tarif penerbangan tidak boleh hanya dilihat dari sisi bisnis semata, tetapi juga dari aspek pelayanan publik dan keadilan sosial.
“Bagi banyak daerah, terutama di Indonesia Timur dan wilayah kepulauan, pesawat bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan utama. Ketika tiket mahal, maka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga ikut terhambat,” tegas legislator Dapil Maluku tersebut.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Saadiah mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan, termasuk evaluasi tarif batas atas dan batas bawah, serta meninjau ulang beban fiskal yang selama ini melekat pada penerbangan domestik.
Menutup pernyataannya, Saadiah berharap ada langkah konkret agar harga tiket pesawat domestik bisa lebih terjangkau dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Kami berharap pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga tiket penerbangan domestik agar lebih terjangkau. Penerbangan domestik membawa manfaat yang sangat besar bagi konektivitas nasional, pertumbuhan pariwisata, dan perekonomian daerah. Sudah saatnya akses udara menjadi lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
