Anggota DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta Bank Indonesia (BI) serius mewujudkan rencananya membuat kawasan Tapal Kuda meliputi Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo sebagai salah satu masa depan ekonomi Indonesia. Baginya, wacana ini perlu serius digarap agar terealisasikan.
Rivqy mengatakan, perlu adanya kebijakan konkret untuk mewujudkan wacana tersebut. Kebijakan yang dibuat pun harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tapal Kuda punya modal besar, mulai dari pertanian, perikanan, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Tapi faktanya, tingkat kemiskinan masih tinggi, akses permodalan masih sulit, dan kebijakan keuangan belum sepenuhnya berpihak pada pengusaha kecil. Karena itu, komitmen BI patut kita dukung, sekaligus wajib kita awasi implementasinya,” kata Rivqy, melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co, Rabu (7/1/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, BI memiliki peran strategis untuk mendorong transformasi ekonomi Tapal Kuda. Sehingga bisa memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Ia mendorong BI untuk melangkah lebih jauh melalui kebijakan yang operasional dan terukur dengan langkah-langkah berikut. Pertama, akses permodalan yang lebih inklusif.
Rivqy menyampaikan, BI perlu memperkuat skema pembiayaan UMKM berbasis klaster lokal (pertanian, perikanan, dan industri olahan), termasuk mendorong perbankan agar lebih berani menyalurkan kredit murah dan fleksibel bagi pelaku usaha kecil, bukan hanya yang sudah bankable.
Kedua, perlu adanya pendampingan UMKM berbasis Desa. BI harus turun langsung ke desa-desa melakukan pendampingan, termasuk mengajarkan pencatatan keuangan, digitalisasi dan akses pasar. Ketiga, ekosistem ekonomi lokal yang terintegrasi.
BI perlu berperan sebagai orkestrator dengan mempertemukan petani, nelayan, UMKM, koperasi, perbankan, dan industri besar agar tercipta rantai nilai lokal yang adil dan berkelanjutan. “Dan yang tidak kalah penting adalah memperjelas indikator keberhasilan secara akuntabel dan terukur. Berapa UMKM yang naik kelas, berapa desa yang terkoneksi sistem keuangan, dan sejauh mana angka kemiskinan bisa ditekan,” jelasnya.
Rivqy menyampaikan, DPR RI akan mendukung kebijakan BI. Meski begitu, proses pengawasan harus dilakukan maksimal agar tidak hanya menjadi janji belaka.
“Jika Tapal Kuda disebut sebagai masa depan ekonomi Indonesia, maka masyarakatnya harus lebih dulu sejahtera. Kami siap mendukung Bank Indonesia, tapi kami juga akan memastikan bahwa komitmen ini benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan berhenti di ruang seminar,” pungkas Politisi Fraksi Partai PKB itu.
