Komisi I DPR RI menyoroti belum finalnya penetapan lokasi lahan untuk pembangunan Kodam baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meski terdapat tujuh alternatif lahan yang ditawarkan, seluruh opsi tersebut masih harus melalui kajian mendalam terkait kelayakan dan risiko bencana sebelum bisa diputuskan.
“Memang kendala terbesar adalah karena pertimbangan ke depan di Yogyakarta ini kan wilayahnya relatif rawan kegempaan. Kalau untuk perkantoran sendiri saya kira tidak ada masalah karena bisa dibangun bangunan tahan gempa tapi untuk amunisi, gudang persenjataan dan sebagainya saya kira itu menjadi pertimbangan sendiri,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta kepada koranmerdeka.co usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I ke Yogyakarta, Provinsi DIY, Jumat, (12/12/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa selain persoalan lahan, paparan Korem turut menjelaskan kesiapan personel, daya dukung, serta kebutuhan anggaran yang masih harus disesuaikan dengan perencanaan Mabes Angkatan Darat. Target pembentukan Kodam baru pada tahun 2026 dinilai membutuhkan percepatan keputusan terkait lokasi agar tahap berikutnya dapat terlaksana tepat waktu.
“Tadi juga dipaparkan kesiapan personel, persiapan daya dukung yang lain termasuk anggaran pikiran mudah-mudahan karena ini adalah pekerjaan dari Mabes Angkatan Darat mudah-mudahan ini nanti ada dukungan-dukungan dari Angkatan Darat. Rencananya tahun 2026, kodam baru itu sudah terbentuk,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.
Dengan belum finalnya penentuan lahan, Komisi I meminta agar proses kajian dilakukan secara cermat agar lokasi yang dipilih benar-benar aman, strategis, serta sesuai standar lingkungan dan keamanan militer, khususnya terkait ancaman gempa dan penyimpanan amunisi.
Komisi IV DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku susu yang masih mencapai 80 persen. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV ke peternakan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan bahwa isu ketahanan pangan harus dipandang secara lebih komprehensif, tidak hanya sebatas beras dan jagung. Menurutnya, susu merupakan sumber protein strategis yang justru belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah.
“Fakta menunjukkan bahwa 80 persen kebutuhan bahan baku susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Situasi ini diperburuk oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menurunkan populasi sapi perah dalam negeri,” ujar Titiek kepada koranmerdeka.co di sela-sela kunjungan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menambahkan bahwa kontribusi industri dalam negeri terhadap suplai susu masih relatif kecil. Sebagai contoh, PT Greenfields yang telah beroperasi sejak 1997 baru mampu menyediakan sekitar 14 persen kebutuhan nasional. Pasokan lainnya sebagian besar berasal dari produk impor dalam bentuk susu bubuk atau bahan baku, bukan susu segar.
“Harus ada intervensi kebijakan agar impor susu dapat dikurangi secara bertahap. Produk yang masuk ke Indonesia mayoritas berupa susu bubuk, sementara fresh milk produksi lokal sebenarnya memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Panggah menegaskan bahwa Komisi IV akan mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan adanya langkah progresif dalam pengurangan impor. Tidak hanya itu, Komisi IV juga siap mengevaluasi regulasi yang dinilai menghambat investasi dan pengembangan industri persusuan nasional demi tercapainya kemandirian pangan.
