Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita, menyoroti kembali persoalan pelik terkait kerusakan hutan dan maraknya pelanggaran di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Ia menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini tidak lagi sekadar melibatkan masyarakat, tetapi justru didominasi oleh aktor-aktor berkekuatan besar.
Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan betapa kompleks dan tidak teraturnya tata kelola kawasan hutan di Indonesia.
“Kalau itu termasuk, sekarang rekaman yang pernah diulang marak lagi. Dulu alasannya adalah masyarakat, kalau sekarang kelihatannya korporasi-korporasi besar,” ujar Sonny T Danaparamita kepada koranmerdeka.co usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI di Kantor BPKH II Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (02/12/2025).
Legislator Dapil Jawa Timur ini menilai adanya indikasi kuat bahwa sejumlah pelanggaran lingkungan berlangsung karena adanya “dekengan” atau pihak-pihak berkekuatan besar yang melindungi aktivitas ilegal tersebut. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu penghambat utama bagi penegakan hukum.
“Jangan sampai karena ada di belakangnya dekengan, di belakangnya ada orang kuat, kemudian penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan tegas,” tegasnya.
Maka dari itu, ia mendesak aparat penegak hukum, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan, untuk menjalankan tugas tanpa pandang bulu.
Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa prinsip penegakan hukum harus tetap dijalankan, meski menghadapi tekanan dari pihak berkepentingan mana pun. “Sebagai aparat penegak hukum, Gakkum dan sebagainya itu, harus tegakkan hukum walau langit akan runtuh. Tidak peduli mereka di belakangnya ada yang backingnya, tidak peduli kita kenal. Tugas harus dilaksanakan, semua tanggung jawab juga harus kita tunaikan,” katanya.
Komisi IV DPR RI, yang membidangi kehutanan, tengah terus memantau persoalan ini dan mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius. Sonny menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu.
Kendati demikian, ia berharap langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memutus rantai praktik ilegal yang merusak hutan serta mengembalikan fungsi kawasan konservasi sesuai peruntukannya.
