Anggota Komisi VI DPR RI Nurwayah mengingatkan ketidakmampuan Indonesia mengolah sekaligus memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal pada berpotensi membebani negara. Salah satu isu yang ia soroti ialah kesenjangan antara kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia dan ketidakmandirian industri baja nasional.
Berdasarkan laporan yang ia terima, Indonesia memiliki 2,9 miliar ton cadangan bijih besi, 444 juta ton cadangan batu bara, serta 455 juta ton cadangan dolomit, yang mana angka yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Akan tetapi, Indonesia masih mengimpor 14 juta ton bahan baku baja pada tahun 2024.
“Publik perlu tahu, setiap kali kita mengimpor, biaya itu akhirnya dibebankan kepada masyarakat. Harga rumah naik, biaya infrastruktur lebih mahal, sampai UMKM pun terdampak,” ungkap Nurwayah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia, Ikatan Alumnteknik Geologi ITB di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2025).
Tentu, terangnya, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku industri besar. Isu ini juga akan berdampak terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari, mulai dari harga rumah menjadi lebih mahal, biaya pembangunan infrastruktur meningkat, harga kendaraan dan peralatan berbasis logam naik, dan UMKM yang membutuhkan bahan baku berbasis baja kehilangan daya saing.
Nurwayah juga menilai, selama hilirisasi tidak diperkuat, publik akan terus berada pada posisi yang paling merasakan efek buruknya. Ia turut membandingkan kondisi Indonesia dengan negara seperti Jepang dan Amerika Serikat yang tidak memiliki kekayaan alam sebesar Indonesia, namun berhasil membangun industri baja dan manufaktur yang kuat.
Menurutnya, keberhasilan negara tersebut bertumpu pada penguasaan teknologi, integrasi industri, dan konsistensi kebijakan, bukan pada sumber daya alam melimpah. Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan hilirisasi berjalan dan publik memperoleh manfaat langsung dari kekayaan mineral.
Sebab, paparnya, upaya eksplorasi agresif antara BUMN dan swasta bernilai krusial agar pasokan bahan baku terjamin, pembangunan pabrik pengolahan dengan teknologi tepat guna, serta penerapan regulasi terkait penggunaan bahan lokal tanpa menghambat akses industri terhadap tambang dan investasi. Tidak henti, ia menekankan kebijakan tidak boleh berhenti pada konsep, tetapi harus memberi dampak nyata dalam bentuk harga yang lebih stabil, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian industri yang memperkuat ekonomi domestik.
“Jika negara lain bisa maju tanpa sumber daya alam melimpah, mengapa Indonesia yang kaya justru masih bergantung?” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
