Bagi Muhammad Syauqie, setiap kilometer jalan yang rusak di Kalimantan Tengah bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Itu adalah kisah nyata warga yang terhambat beraktivitas, petani yang sulit menjual hasil panen, dan anak-anak yang menempuh perjalanan panjang menuju sekolah di jalan berlumpur.
Karena itu, ketika data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia—mencapai 191,56 kilometer, Syauqie tidak bisa menutupi keprihatinannya.
“Data dari Bina Marga ini menjadi perhatian serius bagi kami. Fakta bahwa Kalimantan Tengah menempati posisi tertinggi menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah itu dengan penuh penekanan saat ditemui koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Menurut Anggota Komis V ini, kondisi tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari ketimpangan kebijakan pembangunan nasional. Ia menilai, dampaknya sangat terasa bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang menggantungkan hidup pada kelancaran jalur transportasi darat.
“Kondisi ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kami menilai perbaikan infrastruktur jalan nasional ke depan di Kalimantan Tengah harus menjadi prioritas nasional,” tegas Politisi Fraksi PAN itu.
Akar Masalah dari Gambut dan Beratnya Beban Jalan
Syauqie menjelaskan, rusaknya jalan nasional di Kalimantan Tengah tidak lepas dari karakteristik alam yang menantang. Tanah gambut dan rawa yang mendominasi wilayah ini membuat konstruksi jalan mudah rusak bila tidak didesain dengan spesifikasi teknis yang memadai.
“Beban kendaraan berat dari aktivitas tambang dan perkebunan juga kerap melebihi daya dukung jalan. Belum lagi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi yang mempercepat kerusakan permukaan jalan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pola kerja biasa. Dibutuhkan perencanaan matang dan pendekatan teknologi yang sesuai dengan karakteristik lahan di Kalimantan Tengah.
DPR Dorong Pemerintah Jadikan Prioritas Nasional
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Syauqie berkomitmen memperjuangkan agar persoalan infrastruktur jalan ini tidak lagi dipandang sebelah mata.
“Melalui Komisi V DPR RI, kami akan terus mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan nasional di Kalimantan Tengah. Kami juga mengusulkan agar program infrastruktur di wilayah ini dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau minimal program prioritas tahunan,” terangnya.
Langkah-langkah tersebut, lanjutnya, telah mulai diupayakan melalui forum resmi antara Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Permasalahan ini sudah kami sampaikan dalam beberapa rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Kami juga mendorong percepatan tender dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ujarnya.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Bagi Syauqie, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal komitmen dan pengawasan. Ia mendorong agar pemerintah pusat dan daerah membangun sinergi yang lebih kuat agar proyek-proyek yang sudah dimulai tidak berhenti di tengah jalan.
“Pembangunan jalan tidak boleh hanya fokus pada pembangunan baru, tetapi juga harus disertai pemeliharaan berkala dengan standar mutu yang tinggi. Saya juga mendorong penggunaan material lokal yang sesuai dengan kondisi tanah gambut dan rawa agar hasilnya lebih tahan lama,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek jalan agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel.
“Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara DPR, pemerintah pusat, dan daerah, saya yakin persoalan jalan rusak di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” tutupnya penuh optimisme.
Menurut data terbaru Direktorat Jenderal Bina Marga (2025), panjang jalan nasional rusak di Kalimantan Tengah mencapai 191,56 kilometer, tertinggi secara nasional. Angka ini menggambarkan urgensi percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut agar konektivitas antarwilayah dan pemerataan ekonomi dapat segera terwujud.
