Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan administrasi yang menghambat perbaikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jembatan Puri di Sorong, Papua Barat Daya. Permasalahan ini telah berlangsung lama dan menyebabkan fasilitas nelayan belum berfungsi optimal.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Sorong, Kamis (30/10/2025), Sturman menyampaikan bahwa kondisi TPI saat ini cukup memprihatinkan, terutama pada bagian atap yang bocor dan fasilitas yang rusak. Menurutnya, biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut tidak besar, namun terganjal oleh belum tuntasnya proses administrasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Masalahnya sudah lama. Atapnya bocor-bocor, padahal biayanya tidak besar — mungkin tidak sampai ratusan juta. Tapi karena belum ada penyerahan administrasi dari Papua Barat ke Papua Barat Daya, jadi tertunda,” ujar Sturman kepada koranmerdeka.co.
Ia menjelaskan, Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja di sektor kelautan dan perikanan juga telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat nelayan di sekitar TPI Jembatan Puri. Bantuan tersebut mencakup cool box, alat pancing, serta perlengkapan penunjang lainnya untuk membantu aktivitas nelayan setempat.
“Kita juga sudah memberikan bantuan lewat mitra Komisi IV berupa cool box, alat pancing, dan perlengkapan lain bagi nelayan di sini,” katanya.
Sturman menegaskan, Komisi IV DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar perbaikan fasilitas TPI Jembatan Puri menjadi prioritas. Ia menilai keberadaan TPI yang representatif akan sangat membantu masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan dan memasarkan hasil tangkapan mereka.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan supaya masyarakat di sini bisa segera menikmati manfaat TPI ini. Sudah terlalu lama fasilitasnya tidak maksimal,” pungkasnya.
