Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan bahwa penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 harus diikuti dengan peningkatan layanan bagi jemaah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Optimalisasi Persiapan Ibadah Haji 2026: Sinergi Pemerintah – DPR” yang digelar di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
“Alhamdulillah, kita telah menetapkan biaya ibadah haji 2026 sebesar Rp87 juta, turun sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini salah satunya karena kita berhasil menekan komponen terbesar, yaitu biaya penerbangan,” ujar Maman yang juga merupakan anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH 2026.
Menurutnya, efisiensi tersebut memberikan dampak positif bagi jamaah karena porsi biaya yang ditanggung langsung atau bipih juga turun menjadi sekitar Rp54 juta. “Ini penurunan yang signifikan. Namun tentu penurunan biaya ini harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan, sesuai amanat Undang-Undang Haji dan Umrah,” tegasnya.
Fokus pada Pelayanan, Akomodasi, dan Pembinaan Jamaah
Maman menjelaskan, Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah telah memastikan bahwa seluruh aspek pelayanan jamaah akan ditingkatkan. Mulai dari penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, hingga layanan konsumsi yang disesuaikan dengan cita rasa nusantara dan kebutuhan gizi jemaah.
“Kita sudah cek langsung bagaimana standar hotel, katering, dan fasilitasnya. Jemaah Indonesia harus merasakan kenyamanan dan keamanan selama beribadah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti soal kerja sama dengan dua syarikah (perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi) yang telah dipilih melalui proses seleksi ketat. Dari 149 syarikah, diseleksi menjadi 14 dan akhirnya dipilih dua yang dianggap paling kompeten.
“Kementerian Haji dan Umrah harus memastikan dua syarikah ini memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai terulang lagi masalah-masalah tahun sebelumnya,” ujar Maman.
Manasik dan Pembinaan Jadi Kunci Kemabruran
Selain aspek teknis, Maman menekankan pentingnya pembinaan jemaah di tanah air sebelum keberangkatan. Dengan penetapan BPIH yang lebih cepat, jemaah diharapkan dapat lebih awal melakukan pelunasan dan persiapan spiritual maupun fisik.
“Saya minta program manasik lebih ditekankan pada pemahaman makna ibadah haji untuk meningkatkan kemabruran, sekaligus aspek teknis seperti cara naik pesawat, penggunaan sabuk pengaman, hingga adaptasi dengan cuaca,” ujarnya.
Maman juga menyinggung kebijakan baru terkait pemeriksaan kesehatan jamaah yang kini harus melalui koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi. “Saya minta Kementerian Haji dan Umrah berkoordinasi agar setiap proses kesehatan jamaah Indonesia didampingi penerjemah Bahasa Indonesia. Jangan sampai jamaah tertahan hanya karena kendala bahasa,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Pengamat Sosial Politik Abdul Rochim menilai keputusan Panja DPR RI soal penurunan biaya haji merupakan kabar baik bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar efisiensi tersebut tidak mengorbankan kualitas layanan.
“Turunnya biaya ini harus diikuti perbaikan di semua lini. Persoalan haji selalu berulang, mulai dari data manifest, kapasitas tenda di Mina, hingga transportasi di Arab Saudi. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Rochim.
Ia menyoroti bahwa kini hanya ada dua syarikah yang akan menangani lebih dari 221 ribu jamaah Indonesia. “Ini harus dipastikan tidak mengurangi kualitas layanan, mengingat tahun lalu saja dengan lebih banyak syarikah masih ditemukan persoalan seperti ketidaksinkronan data dan pembagian rombongan yang tidak rapi,” ungkapnya.
Rochim juga menegaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan perubahan nyata. “Kementerian baru ini lahir atas kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Maka publik menunggu pembuktiannya — jangan sampai pelayanan justru lebih buruk dari sebelumnya,” pungkasnya.
Diskusi Dialektika Demokrasi ini menjadi wadah penting bagi DPR RI, pemerintah, dan publik untuk membahas kesiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Penurunan biaya dinilai sebagai capaian positif, namun semua pihak sepakat bahwa peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan jamaah tetap menjadi prioritas utama.
