Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memimpin langsung Tim Kunjungan Kerja Reses ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya bersumber dari APBN.
Menurut Huda, Komisi V menaruh perhatian serius terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, hingga BNPP dan Basarnas. Ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut harus benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Kaltara ini bukan hanya provinsi baru hasil pemekaran dari Kalimantan Timur pada 2012, tapi juga berhadapan langsung dengan Malaysia. Artinya, infrastruktur di sini adalah garda depan wajah Indonesia di perbatasan utara,” ujar Huda dalam keterangannya saat memimpin kunjungan pengawasan di Tarakan, Kaltara, Senin (27/10/2025).
Komisi V DPR RI menilai bahwa pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kaltara sangat mendesak. Selain menjadi pintu gerbang utara Indonesia yang berbatasan dengan Sabah dan Serawak (Malaysia), Kaltara juga memiliki potensi ekonomi besar yang dapat berkembang pesat bila didukung oleh konektivitas dan fasilitas publik yang memadai.
Karena itu, Huda menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti bendungan untuk kebutuhan air baku, pembangunan jaringan jalan antarwilayah, serta penyediaan sarana transportasi publik, termasuk penambahan maskapai penerbangan dan pembangunan Terminal Tipe A di sejumlah titik strategis.
“Infrastruktur dasar di Kaltara adalah fondasi utama bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Tanpa itu, pertumbuhan wilayah ini akan tertinggal jauh dibandingkan daerah lain, padahal potensinya luar biasa,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Dalam kesempatan itu, Huda juga menyoroti progres pembangunan Jembatan Binuang yang menghubungkan akses Malinau–Krayan. Menurutnya, proyek tersebut sempat terkendala akibat adanya blokir anggaran sekitar Rp50 miliar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami ingin memastikan proyek strategis seperti Jembatan Binuang tidak terus terhambat. Akses ini vital bagi konektivitas masyarakat perbatasan dan untuk menekan ketergantungan ekonomi dengan wilayah Malaysia,” ujar Huda.
Ia menambahkan, posisi geografis Kaltara yang berhadapan langsung dengan Sabah dan Serawak membuat wilayah ini harus menjadi prioritas pembangunan nasional. Bahkan, dalam pertemuan tersebut Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyebut semacam ada sindiran Garuda di Dadaku, Malaysia di Perutku. “Itu sebabnya infrastruktur di sini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga harga diri bangsa,” pungkas Huda.
