Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmad Budiaji menilai tantangan utama dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran Setjen DPR RI adalah menjaga konsistensi kinerja yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir yang memang sudah berjalan sangat baik.
“Tantangan utama dalam pelaksanaan atau pengelolaan anggaran Setjen DPR RI adalah menjaga konsistensi kinerja yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Minimal capaiannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang memang sudah berjalan sangat luar biasa. Sehingga kita harus bisa memastikan ketika ada penyimpangan sedikit, sudah bisa kita mitigasi agar capaian kinerjanya tidak turun,” ujar Aji sapaannya usai ‘Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2025’, di ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2025).
Dijelaskan Aji, sosialisasi atau internalisasi langkah-langkah akhir tahun ini, bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPR RI dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, hingga penerimaan negara. Sekaligus menetapkan kebijakan pengelolaan anggaran di tahun yang akan datang.
Diakuinya, per bulan Oktober 2025, penyerapan anggaran tahun 2025 baru mencapai 52,4 persen. Jumlah yang terbilang rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya mengakui ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran di tahun 2025 ini. Pertama adanya belanja yang bersifat kontraktual saat ini sedang menunggu penyelesaian administrasi, sehingga diperkirakan akan meningkat dalam waktu dekat.
Selain itu juga, adanya kebijakan moratorium perjalanan dinas luar negeri dari pimpinan DPR RI ikut mempengaruhi rendahnya serapan anggaran atau realisasi anggaran Setjen DPR RI di tahun 2025 ini. Sehingga anggaran yang ada tidak dapat direalisasikan atau diserap dengan baik.
“Adanya kebijakan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri dari pimpinan DPR yang ikut mempengaruhi serapan atau realisasi anggaran Setjen DPR RI di tahun 2025 ini. Hal itu kami terima sebagai force majeure. Untuk itu kami akan minta penyesuaian kepada Kementerian Keuangan agar tidak mempengaruhi penilaian kinerja kita,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setjen DPR RI, Sam Karya Nugraha mengungkapkan ada beberapa unit kerja yang penyerapannya sudah sangat baik. Namun ada juga masih masih harus terus didorong. Pihaknya berharap target-target yang sudah ditetapkan sejak awal tahun, dan telah disesuaikan pada triwulan ketiga, dapat tercapai sepenuhnya pada triwulan keempat tahun anggaran 2025 ini.
“Dengan kata lain, kami ingin memastikan anggaran bisa dilaksanakan dalam waktu tersisa tanpa kecerobohan. Teman-teman perlu menghitung kembali anggaran mana yang bisa dilakukan pengadaan langsung atau kontrak, tentu dengan prinsip kehati-hatian dan ketaatan pada regulasi,” tambah Sam.
