Anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Kayu (SVLK) di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh para anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), kelompok tani hutan, serta pelaku UMKM hasil hutan yang tergabung dalam program pemberdayaan kehutanan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya legalitas hasil hutan melalui penerapan SVLK, sekaligus peluang ekonomi yang dapat dikembangkan dari pengelolaan hutan secara lestari.
Dalam keterangannya, Legislator Dapil Jawa Barat III ini menegaskan bahwa penerapan SVLK merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh produk hasil hutan Indonesia berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sektor ekspor hasil hutan dengan tetap menjaga pengawasan yang ketat terhadap peredaran produk kayu ilegal.
“Kita ingin produk kehutanan Indonesia semakin kuat dan berdaya saing di pasar ekspor. Karena itu, sinergi dengan Badan Karantina sebagai mitra kerja Komisi IV sangat penting untuk memastikan kelayakan dan keamanan produk. Tapi saya tegaskan, jangan sampai ada kayu ilegal yang keluar dari negeri ini. Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) bagi pelaku UMKM kehutanan merupakan bentuk tanggung jawab kita menjaga kelestarian hutan sekaligus reputasi bangsa,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Endang menyampaikan bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku UMKM kehutanan untuk mengikuti pelatihan SVLK secara gratis. Langkah ini diharapkan dapat membantu usaha kecil menengah di sektor kehutanan untuk naik kelas, memahami prosedur legalitas, serta mengakses pasar yang lebih luas.
Selain menyampaikan materi teknis, kegiatan Bimtek ini juga menjadi wadah dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah mengenai tantangan implementasi SVLK, seperti persoalan administrasi, permodalan, dan akses pasar bagi hasil hutan kayu maupun non kayu.
“Sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih sangat penting untuk memperkuat peran masyarakat desa dalam pengelolaan hasil hutan. Melalui koperasi, kita bisa memastikan produk hutan rakyat tersalurkan secara legal, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi warga,” pungkasnya.
