Komisi XIII DPR RI menyoroti peran strategis Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Batam, yang menjadi etalase wajah Indonesia di mata dunia. Hal ini disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Batam, Kepulaua Riau, Jumat (3/10/2025).
Yanuar menegaskan bahwa Batam sebagai wilayah terluar berbatasan langsung dengan Singapura membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat, baik dari aspek pelayanan publik maupun pengawasan perbatasan.
“Saya beberapa kali ke Singapura lewat (jalur) laut, jauh kali bedanya itu. Kita dari sana (Singapura) naiknya dari mal bagus, tiba-tiba masuk ke sini (Batam) udah kumuh. Artinya, potret Indonesia ada di Batam, suka tidak suka. Jadi sebenarnya pesan untuk pemerintah pusat, ini harus bisa menampakkan Indonesia yang baik,” ujarnya kepada koranmerdeka.co.
Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti tingginya potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah perbatasan serta lemahnya fasilitas imigrasi.
“Kalau tadi Pak Yasonna sempat tanya, kapal (pengawas) kita di mana? Rupanya sudah enggak bisa beroperasi lagi, sudah 9 tahun. Ini banyak celah jalan-jalan tikus untuk orang bisa dilarikan ke Malaysia atau ke mana. Pemerintah pusat harus betul-betul serius,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yanuar meminta agar isu HAM juga mendapat perhatian lebih dari seluruh mitra kerja Komisi XIII.
“Masalah HAM jangan hanya sebatas ada kantornya, ini harus ada wujudnya. Karena permasalahan HAM ini juga terkait dengan TPPO, TPKS, dan kasus-kasus yang terus meningkat,” ungkapnya.
Senada, Anggota Komisi XIII DPR RI Kartika Sandra Desi menambahkan pentingnya pengawasan ketat di daerah perbatasan tersebut Apalagi, menurutnya, Batam dan Kepri menjadi potret Wajah Indonesia menjadi pintu masuk bagi warga negara asing.
“Kita perlu orang masuk untuk mempromosikan Indonesia, tapi pengawasannya harus lebih maksimal. Jangan sampai terlalu welcome dan melupakan asas kehati-hatian,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Kartika juga menyoroti temuan kasus narkoba di Kepri yang justru dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. “Beberapa hari ini Polda Kepri baru saja mengungkap narkoba terbesar mungkin 6 tahun ini, justru pelakunya itu masih ada dalam penjara. Pengendali dan pengedar. Coba aja baca berita, itu kejadiannya di Batam,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai perlunya penguatan kelembagaan HAM di wilayah Kepri.
“Untuk HAM juga, ini mungkin menjadi salah satu masukan bahwa memang perlu untuk ada kantor sendiri, karena di sini berkumpul semua masalah,” pungkas Kartika.
