TNI dipandang bisa diperbantukan untuk ikut mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto ini sedang hangat menjadi perbincangan karena berbagai hal. Mulai dari siswa penerima manfaat yang keracunan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dibayar, hingga masalah kehalalan bahan bakunya.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengatakan bahwa TNI telah diperintahkan negara untuk memastikan program MBG sukses. Berbagai masalah yang ada saat ini pun bisa tereliminasi lewat sinergi berbagai stakeholders.
“Saya rasa TNI juga ikut diperbantukan dalam rangka suksesi BGN dalam program MBG. Tentu ini sangat baik sekali. Kolaborasi ini sangat penting karena deteksi masalah dari sebuah ketidakbagusan atau eror atau bahkan keracunan ini perlu kolaborasi dari seluruh stakeholders yang ada tidak terkecuali TNI,” ujarnya saat diwawancarai usai Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI, ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (7/10/2025).
Diwawancara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan memahami bahwa MBG bukan tugas utama dari TNI. Namun, dia yakin bahwa alat negara itu siap memberikan dukungan maksimal untuk kepentingan negara.
“Itu memang bukan tupoksinya, tapi mereka akan maksimal. Mereka bisa memberikan nuansa bahwa ‘kami ikut memantau loh, jadi jangan mengurangi kualitas’ yang akan berakibat pada makanan yang tidak sehat dan tidak segar bahkan basi,” ucapnya.
Panglima TNI, Agus Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menyampaikan bahwa TNI akan selalu mendukung, mengawal dan membantu mempercepat implementasi program strategis ini hingga ke seluruh pelosok tanah air.
Diketahui, hingga saat ini TNI telah mengoperasikan total 88 dapur SPPG. Selain itu, sebanyak 33.000 personel TNI telah dilatih secara khusus untuk mengoperasikan dapur SPPG dengan standar tinggi dalam aspek higienitas dan keamanan pangan.
