Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar secara maraton sejak siang hingga sore menjelang malam, Komisi XII DPR RI resmi menetapkan 9 (sembilan) nama terpilih sebagai Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025–2029.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Sebanyak 18 calon menjalani fit and proper test sebelum akhirnya diputuskan melalui musyawarah mufakat.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto membacakan hasil keputusan rapat, “Berdasarkan hasil musyawarah, ditetapkan sembilan nama calon anggota Komite BPH Migas (berdasarkan abjad), yaitu Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, Hasby Anshory, Wahyudi Anas,” ujar Sugeng.
Sugeng menegaskan, dari sembilan nama tersebut, disepakati Saudara Wahyudi Anas sebagai Ketua Komite BPH Migas periode 2025–2029. “Bapak-Ibu yang saya hormati, dengan demikian pembahasan agenda rapat apakah dapat disetujui?” tanyanya yang langsung dijawab serempak dengan kata “setuju” oleh segenap Pimpinan dan Anggota Komisi XII DPR RI.
Sebelumnya, uji kepatutan dan kelayakan terhadap para calon berlangsung ketat dan transparan disiarkan secara live streaming kanal YouTube media sosial resmi DPR RI. Dari total 18 nama yang diajukan, akhirnya dipilih sembilan yang dianggap memenuhi kualifikasi dan mampu menjawab tantangan pengaturan hilir migas di masa mendatang.
Adapun 18 nama calon yang mengikuti fit and proper test adalah: Abdul Halim, Alimuddin Baso, Arief Nurzaman, Arief Wardono, Bambang Hermanto, Bambang Utoro, Baskara Agung Wibawa, Dwi Anggoro, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, Hasbi Anshory, Mustafid Gunawan, Sahat Purba, Senda Hurmuza, Sutrisno, dan Wahyudi Anas.
Dengan terpilihnya Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029, diharapkan kinerja lembaga ini semakin optimal dalam memastikan ketersediaan, distribusi, serta pengawasan BBM dan gas bumi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai inovasi dan digitalisasi.
