Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penunjukan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru dalam menata arah perekonomian Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Menteri Keuangan Baru Harapan Baru Menata Ekonomi Indonesia” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Misbakhun menekankan, kehadiran Purbaya menjadi ujian bagi persepsi publik yang selama ini melekat bahwa stabilitas ekonomi Indonesia hanya bisa dijaga di bawah kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menkeu. “Ada hipotesis yang selalu dihembuskan bahwa jika menteri keuangannya bukan Sri Mulyani maka pasar akan terguncang. Namun, fakta awal menunjukkan sebaliknya: IHSG justru menembus level tertinggi di atas 8.000 dan rupiah tetap stabil,” ungkapnya.
Ia menilai Presiden Prabowo memilih figur menteri keuangan yang mampu menerjemahkan visi dan misi presiden ke dalam kebijakan fiskal. “Pak Presiden berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Tugas menteri keuangan adalah menangkap intisari pikiran presiden dan mewujudkannya dalam kebijakan ekonomi,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti langkah awal Purbaya dalam memperkuat likuiditas perbankan melalui kebijakan penempatan dana Rp200 triliun. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan. “Itu adalah bagian dari respons pemerintah terhadap isu kelangkaan likuiditas. Efeknya langsung terasa pada penguatan saham-saham perbankan dan stabilitas pasar keuangan,” jelasnya.
Misbakhun juga menantang Purbaya untuk merumuskan strategi fiskal jangka panjang, termasuk menjawab ambisi Presiden Prabowo yang ingin mewujudkan APBN dengan defisit nol. “Tantangan utamanya adalah menaikkan tax ratio yang masih di bawah 10 persen, sekaligus menekan beban bunga utang yang setiap tahun mencapai hampir Rp800 triliun. Desain kebijakan fiskal yang kuat akan sangat menentukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, posisi Menkeu bukan hanya berkaitan dengan fiskal, tetapi juga berperan strategis dalam koordinasi stabilitas sistem keuangan bersama BI, OJK, dan LPS. “Saya yakin Pak Purbaya akan menghadirkan ide-ide baru yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo, sehingga APBN benar-benar menjadi instrumen kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Misbakhun.
