Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik usulan Menteri HAM Natalius Pigai untuk menyediakan ruang berdemonstrasi di Kompleks Parlemen maupun kantor pemerintahan. Hal itu untuk meningkatkan kualitas demokrasi perwakilan dan ruang kebebasan berekspresi.
“Sebagai sebuah usulan saya kira apa yang disampaikan Menteri HAM layak dielaborasi lebih jauh. DPR pernah memproses usulan pembangunan plaza demokrasi, sebagai lokasi untuk publik menyatakan pikiran dan pendapat,” kata Willy dalam keterangan resminya kepada koranmerdeka.co, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Willy mengatakan, pembangunan Plaza Demokrasi tertunda karena berbagai alasan. Salah satunya aturan keamanan objek vital penyelenggaraan negara. “Tentu kami dari Komisi XIII akan segera diskusikan hal ini (usulan penyediaan ruang demonstrasi) dengan Menteri HAM,” kata Willy.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyatakan, di banyak negara bukan hanya gedung parlemen yang mudah diakses publik, bahkan untuk berdemonstrasi. Kantor pengadilan, istana presiden, dan lainnya juga demikian.
Meski mendukung, menurut Willy, ada hal lain yang juga esensial dari sekadar membuat ruang untuk demonstrasi, yaitu bagaimana suara publik dapat didengar, diserap, dan dibawa menjadi kebijakan dalam proses dua arah.
“Ini yang perlu kita dudukan bersama, bagaimana hak asasi manusia dalam sipil dan politik, bisa menjadi optimal dikelola untuk kemanfaatan bersama,” tegasnya.
DPR sebagai rumah rakyat tentu terbuka untuk penyampaian aspirasi, protes, dan berbagai suara publik. Semua anggota DPR bahkan setiap saat dapat dihubungi publik untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun protes.
“Hal yang perlu dielaborasi adalah bagaimana proses suara tersebut dikanalisasi menjadi kebijakan yang tepat, agar pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dengan tepat, jelas, dan tegas,” pungkas Willy.
