Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rina Sa’adah menilai langkah pemerintah untuk memperkuat peran perwakilan di BUMN serta menghapuskan tantiem bagi jajaran direksi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan milik negara. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendongkrak Key Performance Indicator (KPI) BUMN sekaligus menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi negara.
“Saya kira sekarang dengan banyaknya perwakilan pemerintahan di BUMN ini bisa mengawasi kinerja BUMN sehingga KPI-nya juga bisa naik dan bisa menghasilkan pendapatan bagi negara. Khususnya sekalian adanya penghapusan tantiem itu menjadi langkah strategis,” ujar Rina saat ditemui koranmerdeka.co dalam acara Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, saat ini langkah strategis yang harus difokuskan adalah bagaimana memperbaiki kinerja BUMN ke depan agar lebih baik lagi dan benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
Selain itu, Legislator Fraksi PKB juga menyoroti target pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo terkait defisit APBN sebesar 0 persen pada periode 2027–2028. Rina menilai target tersebut cukup realistis untuk dicapai, terutama dengan program-program kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah.
“Saya kira cukup realistis ya, dengan adanya program-program kerakyatan sekarang ini justru bisa memutar ekonomi masyarakat, UMKM juga bisa naik lagi sehingga pendapatan pemerintah bisa meningkat,” jelas Legislator Fraksi PKB dapil Jawa Barat X.
Ia menambahkan, kondisi perekonomian global yang menantang justru dapat menjadi pemicu bagi Indonesia untuk memperkuat neraca perdagangan. “Dengan kondisi perekonomian global sekarang, Indonesia bisa lebih terpacu lagi supaya neraca perdagangan kita juga positif. Jadi menurut saya itu masih realistis,” pungkasnya.
