Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin AK, mengatakan RAPBN (Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangannya masih menghadapi beragam tantangan. Meski begitu, Fraksi PKS berharap RAPBN 2026 mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat pasal 23 ayat 1 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Untuk itu, Amin menyatakan bahwa Fraksi PKS mendukung RAPBN 2026. “Fraksi PKS mengapresiasi optimisme pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026. Fraksi PKS mendukung penuh konsep pertumbuhan berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan,” ujar Amin, dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Selain itu, Fraksi PKS juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal, defisit, dan rasio utang dalam batas aman, serta optimisme mencapai keseimbangan primer positif pada 2028. PKS juga mendukung kebijakan fiskal untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.
Dalam dukungannya, Fraksi PKS memberikan catatan pada beberapa program prioritas, diantaranya:
– Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Fraksi PKS mendukung program ini sebagai langkah strategis, namun mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target pemenuhan gizi, menciptakan generasi unggul, serta memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal.
– Anggaran Pendidikan: Fraksi PKS mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menjaga anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi. Mereka mendesak agar realisasi anggaran juga mencapai 20% untuk meningkatkan layanan publik, kesejahteraan guru, sarana-prasarana sekolah, dan perluasan akses pendidikan.
– Subsidi dan Belanja Pertahanan: Fraksi PKS mengapresiasi berbagai subsidi yang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, seperti subsidi pangan, pupuk, energi, hingga jaminan kesehatan dan PKH. Selain itu, belanja pertahanan dan keamanan yang signifikan diharapkan mampu memperkokoh eksistensi NKRI dan mewujudkan rasa aman bagi seluruh rakyat.
Terakhir, Amin menegaskan bahwa pandangan lengkap Fraksi PKS telah diserahkan kepada pemerintah sebagai dokumen resmi. Mereka berharap masukan ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam penyempurnaan RAPBN 2026 demi terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.
