Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menegaskan dukungan penuh terhadap 8 kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Paket ini berfokus pada akselerasi investasi, konsolidasi BUMN, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.
Menurut Fauzi, langkah strategis dalam paket ekonomi tersebut mencakup pembentukan holding besar BUMN, baik induk maupun anak perusahaan, agar operasional dan investasi berjalan terintegrasi. “Kita berharap dengan holding ini, roadmap investasi bisa menghasilkan capaian yang sangat luar biasa. Minimal 5–10 persen hasil dividen dari aset tersebut disumbangkan kepada negara melalui APBN,” ujar Fauzi usai penyampaian RAPBN tahun 2026 oleh Presiden, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/08/2025).
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa jabatan direksi BUMN tidak lagi diberikan tunjangan besar yang selama ini bisa mencapai Rp20–30 miliar per tahun. “Dengan kebijakan ini, orang akan berpikir ulang untuk mengejar posisi direksi hanya demi keuntungan pribadi. Uang tersebut akan dialihkan untuk kepentingan negara. Ini bagian dari upaya mengembalikan manfaat BUMN kepada rakyat,” tambahnya.
Selain sektor investasi dan efisiensi BUMN, Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada pembangunan ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan. Salah satu program andalan adalah penguatan koperasi daerah putih yang kini sudah mencapai hampir 80 unit. Koperasi ini akan menjadi pusat distribusi buku, sembako, layanan simpan pinjam, hingga penyediaan armada operasional.
“Kita ingin geliat ekonomi itu dimulai dari rakyat, dari desa, dari kelurahan. Kalau program ini dijalankan secara konsisten, konsumsi akan meningkat, daya beli masyarakat naik, dan pertumbuhan ekonomi nasional bisa bertahap mencapai 8 persen pada tahun 2029,” ujar Legislator Fraksi Partai Nasdem dapil Sumatera Selatan I.
Terkait pengawasan, Komisi XI DPR berkomitmen memastikan seluruh instrumen yang dijanjikan Presiden berjalan tanpa kebocoran. “Kami di Komisi XI membidangi BPK dan BPKP. Kami akan berkoordinasi erat dengan BPK, BPKP, KPK, dan Kejaksaan untuk memastikan program ini jalan dan tidak ada penyimpangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo menginginkan agar setiap program dan janji kampanye bisa terealisasi penuh. “Pak Prabowo tidak mau ada kebocoran. Beliau ingin pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan konsumsi meningkat. Target pertumbuhan ekonomi yang beliau tetapkan bukan sekadar angka, tapi tujuan yang harus kita capai bersama,” katanya.
DPR juga akan memantau secara berkala perkembangan setiap tahapan implementasi 8 paket ekonomi ini. “Harapannya, semua pihak bekerja dengan satu visi, agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di semua lapisan,” tutupnya.
