Close Menu
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
  • Nasional
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Daerah

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

BAM DPR RI Inisiatif Selesaikan Persoalan Resettlement Warga Eks Blang Lancang-Rancang Lhokseumawe

Juni 9, 2026

Tidak Ada Lagi Alasan Tunda Pemukiman Ulang Warga eks Blang Lancang Rancong Lhoksemauwe

Juni 9, 2026

Mulyadi Pertanyakan Dasar Pemetaan LSD dan LP2B dalam Pembahasan RUU Komoditas Strategis

Juni 9, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
Login
  • Nasional
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Daerah
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
Home»DPR»Berdampak Kenaikan Harga, Pemerintah Jangan Gegabah Tarik Beras dari Pasar
DPR

Berdampak Kenaikan Harga, Pemerintah Jangan Gegabah Tarik Beras dari Pasar

RedaksiBy RedaksiAgustus 7, 2025Tidak ada komentar2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono/Ist
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, mewanti-wanti pemerintah agar tidak gegabah menarik beras dari pasar terkait polemik beras oplosan. Ia khawatir langkah tersebut justru bisa memicu kekosongan pasokan dan menaikkan harga beras di tingkat konsumen.

“Melihat hasil penanganan beras oplosan yang dilakukan Satgas Pangan menurut saya sudah cukup. Hentikan para pengusaha nakal, tegakkan hukumnya, tapi beras yang sudah ada di pasar sebaiknya jangan ditarik. Ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mendorong kenaikan harga,” ujar Riyono dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, urusan pangan adalah persoalan yang sangat sensitif. Jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.

“Melihat hasil penanganan beras oplosan yang dilakukan satgas pangan menurut saya cukup dan hentikan para pengusaha yang nakal. Tegakkan hukumnya, tapi terkait beras yang di pasar harus tetap di pasar. Jangan ditarik, ini akan membuat masyarakat ragu dan binggung, ini akan membuat harga naik kalau sampai beras – beras oplosan atau beras sesuai mutu ditarik,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Riyono juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga di tengah kinerja positif petani. Ia menilai harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 sudah cukup bagus. Namun, anehnya harga beras di pasaran masih tinggi, padahal stok beras di gudang Bulog terpantau cukup.

Dalam kesempatan itu, Riyono juga mengungkapkan ketidaksetujuannya atas penggunaan istilah “beras oplosan” yang dinilainya berkonotasi negatif. Menurutnya, dalam pengelolaan mutu memang ada berbagai perlakuan terhadap beras yang harus dilakulan untuk mendapatkan kualitas, rasa, warna dan kandungan air serta prosentase patahan yang ditentukan agar sesuai keinginan konsumen.

“Beras yang disebut oplosan itu lebih tepat disebut beras tidak sesuai mutu. Kenapa? Karena yang bermasalah biasanya ketidaksesuaian antara label dan fisiknya. Tidak semua pencampuran beras itu berarti penipuan,” jelasnya.

Riyono juga menyoroti kondisi harga beras di lapangan, yang masih tergolong tinggi. Dari hasil kunjungannya ke desa-desa terpencil di Ngawi dan Ponorogo, ia mendapati harga beras konsumsi berkisar antara Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram, sementara penghasilan harian masyarakat hanya sekitar Rp60.000 hingga Rp100.000.

“Sekali lagi, beras yang tidak sesuai mutu jangan ditarik. Turunkan harganya dan umumkan terbuka di pasar agar rakyat tahu. Kalau ditarik, saya khawatir stok akan berkurang dan harga akan naik kembali,” pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI DPR RI Pemerintah Jangan Gegabah Tarik Beras dari Pasar Riyono
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Redaksi

Related Posts

BAM DPR RI Inisiatif Selesaikan Persoalan Resettlement Warga Eks Blang Lancang-Rancang Lhokseumawe

Juni 9, 2026

Tidak Ada Lagi Alasan Tunda Pemukiman Ulang Warga eks Blang Lancang Rancong Lhoksemauwe

Juni 9, 2026

Mulyadi Pertanyakan Dasar Pemetaan LSD dan LP2B dalam Pembahasan RUU Komoditas Strategis

Juni 9, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Our Picks

Reni Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bangun 1 Juta Rumah lewat MoU dengan Qatar

Januari 11, 2025

147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD

Januari 10, 2025

Turnamen Bulu Tangkis Korpri Setjen DPR RI Wadah Perkuat Solidaritas Antar-Pegawai

Januari 10, 2025

Saadiah Uluputty Dukung Bisnis Perikanan di Maluku

Januari 9, 2025
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

BAM DPR RI Inisiatif Selesaikan Persoalan Resettlement Warga Eks Blang Lancang-Rancang Lhokseumawe

DPR Juni 9, 2026

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa persoalan pemukiman kembali (resettlement)…

Tidak Ada Lagi Alasan Tunda Pemukiman Ulang Warga eks Blang Lancang Rancong Lhoksemauwe

Juni 9, 2026

Mulyadi Pertanyakan Dasar Pemetaan LSD dan LP2B dalam Pembahasan RUU Komoditas Strategis

Juni 9, 2026

Achmad Ru’yat Desak Audit Independen Magang Dokter, Soroti Keselamatan Peserta Didik

Juni 9, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
© 2026 Koranmerdeka.co Designed by Aconymous.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?