Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Pelabuhan Merak, isu keselamatan dan keamanan menjadi sorotan utama para anggota dewan. Anggota Komisi VI DPR RI, Iskandar, menegaskan perlunya langkah inovatif dan sistematis dalam mitigasi risiko penyeberangan, bukan hanya untuk meningkatkan kenyamanan, tetapi terutama untuk menjamin keselamatan penumpang.
Iskandar menekankan bahwa hingga kini masih belum tersedia indikator atau alat ukur yang mampu memastikan apakah kendaraan yang masuk kapal dalam kondisi over loading (kelebihan muatan) atau tidak.
“Indikator untuk memastikan muatan kendaraan, apakah melebihi kapasitas atau tidak, itu perlu menjadi perhatian utama demi keselamatan penumpang” tegasnya, usai menghadiri pertemuan dengan Direktur Utama PT. ASDP serta jajaran di pelabuhan merak, Banten, Kamis (17/7/2025).
Kesesuaian identitas penumpang dengan data manifest kargo yang selama ini dianggap masih menjadi celah dalam proses mitigasi keselamatan. “Harus dipastikan bahwa identitas penumpang, baik itu KTP maupun NIK, sesuai dan identik dengan cargo manifest yang ada, sehingga proses evakuasi dan penyelamatan menjadi lebih mudah bila terjadi situasi darurat,” papar Iskandar.
Hal tersebut berangkat dari kebutuhan mendesak akan tata kelola manifest penumpang yang transparan dan terverifikasi secara ketat. Upaya tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan operasional, sebagaimana juga tercermin dalam laporan kinerja ASDP, di mana digitalisasi tiket melalui platform Ferizy telah dijalankan namun masih dihadapkan pada masalah antrean panjang, penumpang tanpa tiket online, serta praktik percaloan yang menimbulkan risiko pelayanan dan keselamatan.
Kemudian Legislator PDI-P, Budi S. Kanang, juga menyampaikan keprihatinannya terkait aspek keamanan transportasi penyeberangan nasional usai insiden kecelakaan kapal di Banyuwangi. pentingnya penyelenggaraan fasilitas transportasi oleh negara dapat benar-benar memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa.
“Kami menyadari sejumlah permasalahan, termasuk keamanan, dan kecelakaan di Banyuwangi menjadi pelajaran berharga agar setiap fasilitas transportasi yang dikelola negara betul-betul terjaga keselamatannya,” ujarnya.
Dukungan dan sorotan dari Komisi VI DPR RI ini selaras dengan program pengembangan Pelabuhan Terpadu Merak yang saat ini tengah dijalankan, seperti peningkatan kapasitas dermaga, perluasan area parkir, hingga penguatan sistem tiket digital. Namun, Komisi VI DPR RI menilai bahwa kolaborasi lintas sektor dan pengawasan melekat terhadap proses identifikasi serta verifikasi muatan dan penumpang mutlak dilakukan, demi menjaga efisiensi, keandalan, dan keselamatan transportasi laut nasional ke depannya.
