Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menekankan pentingnya penyelesaian aspek legal dan sosial atas lahan seluas 840 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR) di Tuban, Jawa Timur. Hal ini disampaikan di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII ke Surabaya, Kamis (11/7/2025), dalam rangka mempersiapkan proyek tersebut agar tak sekadar menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi juga masuk sebagai PSN Prioritas.
“Sebagai anggota dewan yang menjalankan fungsi pengawasan, saya mengingatkan bahwa persoalan lahan harus diperhatikan secara serius dari hulu ke hilir. Lahan 840 hektare ini sangat strategis. Kalau tidak clear and clean, nanti bisa menimbulkan persoalan, termasuk klaim kepemilikan dari masyarakat,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu kepada koranmerdeka.co.
Menurutnya, proyek GRR Tuban memiliki nilai strategis tinggi, tak hanya untuk ketahanan energi nasional, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana visi Presiden dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Untuk itu, seluruh aspek pendukung proyek harus disiapkan secara matang, terutama terkait penguasaan lahan.
“Ini proyek besar. Pemerintah menargetkan pembangunan tepat waktu. Tapi kita tidak bisa mengabaikan aspek sosial dan hukum yang bisa jadi penghambat. Maka, semua harus dipastikan tuntas sebelum konstruksi dimulai,” tegasnya.
Irsan juga menyampaikan keyakinannya bahwa GRR Tuban akan memberikan dampak ekonomi yang luas, khususnya bagi masyarakat di wilayah sekitar proyek. Selain membuka lapangan kerja, keberadaan kilang ini akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal pascapembebasan lahan.
“Saya optimistis proyek ini akan berjalan sesuai harapan. Dampaknya bukan hanya pada skala nasional, tetapi langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi. Lapangan kerja tumbuh, aktivitas ekonomi meningkat, dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan ini,” jelasnya.
Komisi XII DPR RI saat ini tengah mendorong agar GRR Tuban dapat ditetapkan sebagai PSN Prioritas, mengingat urgensi proyek tersebut dalam membangun kemandirian energi dan penguatan industri petrokimia nasional. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi XII juga memastikan bahwa penganggaran, tata kelola, dan kesiapan pelaksanaan proyek telah sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
