Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menyoroti belum optimalnya realisasi program Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akibat minimnya anggaran, serta belum kuatnya struktur dan otoritas kelembagaan di daerah. Ia mendorong Kemenparekraf memanfaatkan para mitra legislatif untuk memperluas sosialisasi dan menjangkau pelaku ekonomi kreatif hingga ke daerah-daerah.
“Kalau di atas kertas, kemajuan dan konsep-konsep kerjanya sudah sangat baik. Tapi kalau kemudian kita membandingkan dengan anggaran yang mereka miliki, kita terus-terusan tidak terlalu optimis bahwa yang tertulis di atas kertas itu bisa dicapai,” ujar Samuel dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ekonomi Kreatif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Ia mengungkapkan bahwa hingga kini, baru delapan daerah yang definitif memiliki kepala dinas ekonomi kreatif. “Ekonomi kreatif ini belum punya anggaran yang cukup untuk bisa bergerak ke daerah. Jadi otoritas itu memang belum bisa mereka lakukan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Samuel juga menyoroti belum meratanya informasi program dari Kemenparekraf kepada anggota Komisi VII DPR RI, yang menurutnya dapat berdampak pada kurangnya dukungan konkret dari para wakil rakyat di daerah pemilihannya masing-masing.
“Padahal kalau sosialisasi itu dilakukan, kemudian informasi itu secara masif disampaikan, kita ini bisa menjadi ujung tombak di setiap daerah untuk mensosialisasikan konsep kerja mereka,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah I itu.
Ia juga mengkritik pendekatan program ekonomi kreatif yang masih cenderung terpusat di kota-kota besar.
“Kami yang di desa-desa belum terlalu merasakan. Karena program-program ini bisa kaitannya dengan anggaran, bisa kaitannya dengan kebijakan, tapi intinya secara komprehensif dia belum bisa berjalan dengan baik,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Menurut Samuel, anak-anak muda di daerah sesungguhnya memiliki potensi besar untuk bergerak di sektor ekonomi kreatif, asalkan mereka mendapatkan akses informasi dan arahan yang jelas.
“Informasi itu hal yang menurut saya sekarang paling primadona dan paling seksi. Karena kalau kita kasih informasi yang tepat, kemudian hulu ke hilirnya bisa dijelaskan, saya yakin anak-anak muda ini punya solusi dan way out yang kita tidak duga,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada hasil-hasil fisik (tangible), namun mulai memberikan ruang yang lebih besar pada nilai-nilai non-fisik (intangible) seperti ide, kreativitas, dan hak cipta.
“Padahal ekonomi kreatif ini kekuatan utamanya pada intangible—pada pemikirannya, visinya, kreativitasnya. Jadi jangan dari depan yang dilihat tangible-nya. Nggak bisa. Intangible-nya yang punya nilai besar,” ucap Samuel.
Menutup pandangannya, ia menyatakan keyakinan bahwa ekonomi kreatif bisa menjadi solusi konkret untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan dan dampak dari pemutusan hubungan kerja.
“Kalau yang dilihat selalu tangible, akhirnya para pemula ini selalu didesak untuk menghasilkan apa, jual apa, bentuk fisiknya apa. Padahal gagasan-gagasan itu punya hak cipta yang nilainya tinggi sekali. Itu yang harus jadi fokus kita bersama,” pungkasnya.
