Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) memberikan penjelasan secara lengkap dan transparan terkait penerapan sistem syarikah dalam pelaksanaan haji tahun 2025.
“Pola komunikasi pelaksanaan haji tahun ini sangat jauh dari standar. Seharusnya Kemenag dan Dirjen PHU menyampaikan penjelasan resmi mengenai alasan terjadinya kekacauan ini, bukan menambah kebingungan di kalangan jemaah,” ungkap Kiai Maman, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, Maman Imanul Haq, Selasa (20/5/2025).
Doktor di bidang Sejarah Peradaban Islam dari Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, ini mengaku menerima banyak keluhan dari jemaah terkait penerapan sistem syarikah. Ia menuturkan, banyak calon jemaah haji Indonesia yang khawatir akan terpisah dari pasangan mereka selama di Tanah Suci.
“Saya menerima banyak pertanyaan dari jemaah yang cemas karena khawatir akan terpisah dengan pasangan mereka. Saya menjelaskan bahwa ini merupakan dinamika yang tidak terduga, namun harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Kiai Maman menilai penerapan sistem syarikah dalam haji 2025 perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh Kemenag. Ia mempertanyakan dasar pemilihan delapan syarikah dari total 50 yang tersedia, serta perbedaan karakteristik masing-masing syarikah tersebut.
“Banyak hal yang perlu dijelaskan. Mengapa dari 50 syarikah hanya dipilih delapan? Dan mengapa kedelapan syarikah ini memiliki sistem yang berbeda-beda? Idealnya, satu syarikah cukup menangani 10 ribu jemaah dalam satu maktab. Saya tidak bisa membayangkan jika satu syarikah harus mengelola 25 ribu jemaah. Bagaimana dengan pengelolaan katering dan layanan lainnya?” tutur Kiai Maman.
Menjelang puncak pelaksanaan haji di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Kiai Maman berharap tidak terjadi kendala, khususnya terkait layanan transportasi dan konsumsi. Ia meminta Kemenag dan Dirjen PHU memastikan seluruh kebutuhan jemaah telah dikomunikasikan secara rinci dengan Pemerintah Arab Saudi dan delapan syarikah yang ditunjuk.
“Kami khawatir akan terjadi kekacauan saat puncak haji, meskipun kami sangat berharap itu tidak terjadi dan bisa diantisipasi sejak dini. Pelayanan bus dan katering di Armuzna harus benar-benar dipastikan: apakah ditangani langsung oleh syarikah atau justru disubkontrakkan lagi? Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Untuk perbaikan ke depan, Kiai Maman mengingatkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu menjelaskan kepada pihak Arab Saudi dan para penyedia syarikah bahwa ekosistem jemaah haji Indonesia berbeda dengan negara lain.
“Indonesia adalah negara kepulauan. Saat musim haji tiba, jemaah berasal dari berbagai pulau dengan latar belakang suku yang beragam, namun memiliki kehangatan dan kekompakan yang khas. Jika pasangan suami-istri dipisahkan, tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah,” pungkasnya.
