Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan bahwa Rencana Induk Teknologi dan Komunikasi (RITIK) merupakan roadmap mengenai kerja-kerja digital yang akan dilakukan oleh DPR. Kehadiran RITIK menjadi basis bagi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melakukan persiapan dan sarana guna menuju pemerintahan digital yang ideal.
“Saat ini Sekretariat Jenderal DPR kan dalam penilaian SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, red), pemerintah itu mendapat nilai yang cukup tinggi. Saya kira dengan SPBE yang cukup tinggi itu, itu menunjukkan kritik yang dilakukan di periode yang lalu itu sudah sangat efektif ya, cukup efektif untuk membuat landasan infrastruktur digital yang ada di DPR,” ujar Indra usai serah terima RITIK dari vendor ke Sekretaris Jenderal DPR RI di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Ia mengungkapkan bahwa pada RITIK sebelumnya, RITIK dirancang untuk program kerja hingga lima tahun ke depan. Adapun kini, dibuat hingga tiga tahun ke depan dengan pertimbangan waktu. “Ternyata setelah dievaluasi, lima tahun terlalu lama. Maka RITIK yang sekarang dibuat tiga tahun, nanti tiga tahun kembali dievaluasi kembali.” Kata Indra.
Ia mengungkapkan bahwa kini Setjen DPR RI tengah berfokus melakukan berbagai asesmen dan pengumpulan data di berbagai lini di lingkungan Setjen DPR RI. menurutnya hal ini merupakan langkah untuk memperkuat pusat data yang ada di Setjen DPR RI. “Sehingga nanti siapapun yang mengakses jaringan DPR tentu akan bisa dengan mudah melihat berbagai produk-produk kerja DPR,” imbuhnya.
Ia pun menegaskan bahwa dalam tiga tahun mendatang, Setjen DPR RI melalui RITIK tersebut, berkomitmen untuk melibatkan teknologi artificial intelligence di semua sarana kerja.
“Kita belum tahu nanti ini AI ini seperti apa yang akan kita gunakan, tapi dalam tiga tahun ke depan atau dari tahun ketiga itu sudah suatu keniscayaan sesuai dengan RITIK kita, Kita akan masuk dengan cara kerja yang sangat modern,” tutupnya.
