Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi untuk menjamin pasokan yang andal bagi sektor industri pupuk dan pembangkit listrik nasional. Dalam rapat kerja dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Dirut PT PLN (Persero) dan PT PGN Tbk, Komisi XII mendorong percepatan pembangunan pipa gas sebagai langkah strategis mendukung kebutuhan energi nasional.
“Karena memang hari ini kita membahas tentang kebutuhan gas untuk kepentingan listrik dan pupuk. Listrik sudah ada RUKN-nya, tinggal nanti kami juga akan bicara dengan Pupuk Indonesia terkait kebutuhannya,” ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam pernyataan sebagaimana tercantum dalam kesimpulan rapat yang digelar di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Lebih lanjut, Sugeng juga menyatakan Komisi XII mendukung penuh kepada Dirjen Migas dan Kepala SKK Migas untuk mempercepat proyek lapangan gas baru agar segera berproduksi (on stream), sekaligus mengatur keseimbangan distribusi gas antara pasar domestik dan internasional. Kebijakan realokasi dan swap gas pun diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pasokan.
Tak hanya itu, Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Migas, Kementerian ESDM, dan SKK Migas untuk segera merumuskan kebijakan terpadu terkait penanganan sumur minyak ilegal. Sugeng menilai penataan ini penting untuk meningkatkan produksi minyak bumi dan mendongkrak pendapatan negara.
Dalam rapat tersebut, Komisi XII juga menyoroti pentingnya percepatan program konversi energi, khususnya peralihan dari minyak tanah ke LPG di wilayah Indonesia Timur. “Saya kira ini permintaan dari Komisi XII, enggak bisa ditolak,” tegas Legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Sebagai penutup, Komisi XII DPR meminta seluruh mitra kerja termasuk Dirjen Migas, SKK Migas, serta direksi PLN dan PGN untuk memberikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang diajukan oleh anggota dewan, dengan batas waktu paling lambat 5 Mei 2025.
Sugeng pun menyampaikan optimisme bahwa langkah-langkah ini akan mempercepat tercapainya target swasembada energi nasional.
