Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan sistem pembayaran nasional. Hal ini ia ungkapkan menyusul sorotan Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
“QRIS dan GPN adalah tonggak penting dalam upaya membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berbasis kepentingan rakyat. Ini bukan kebijakan diskriminatif, melainkan manifestasi kedaulatan digital kita sebagai bangsa,” tegas Hanif dalam keterangannya pada koranmerdeka.co, Selasa (22/4/2025).
Menurut Hanif, sistem pembayaran adalah infrastruktur vital dalam ekonomi digital yang tidak boleh diserahkan pada kepentingan asing. Kritik dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat, harus disikapi secara diplomatik namun tetap tegas dan proporsional.
“Kami mendorong agar jalur negosiasi tetap dibuka, tapi kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa dikompromikan. Sistem pembayaran adalah tulang punggung ekonomi digital kita,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Hanif juga menambahkan bahwa keberadaan QRIS yang kini telah digunakan oleh lebih dari 55 juta pengguna di Indonesia, bahkan telah terhubung dengan sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN, membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun solusi yang setara dan berdaya saing secara global. Ia menekankan pentingnya sistem pembayaran nasional yang berpihak pada UMKM, konsumen, dan stabilitas keuangan jangka panjang.
“Komisi XI DPR RI berdiri bersama Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga sistem ini. QRIS bukan sekadar alat bayar, tapi simbol kemandirian digital Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global,” katanya.
Disisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin, mengungkapkan pihaknya akan kami dalami hal tersebut saat rapat bersama Bank Indonesia. Menurutnya. pandangan tersebut tentunya perlu dikaji lebih lanjut mengenai dampak dan manfaatnya.
”Yang pasti, BI perlu terus menjalin kerja sama yang setara dengan bank sentral negara lain terkait sistem pembayaran lintas negara, seperti QRIS. Tentunya dengan memperhatikan kesiapan dari negara tersebut,” pungkasnya.
