Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik pencairan 2 bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat di bulan Maret ini, jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menurutnya, Bansos yang diberikan Pemerintah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan Lebaran.
Hal ini disampaikan Cucun merespons permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar Pemerintah Daerah (Pemda) menggelontorkan bansos jelang Lebaran 2025. “Tentunya Bansos yang disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri akan membantu rakyat, terutama bagi masyarakat kalangan keluarga menengah ke bawah,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Kamis (27/3/2025).
Sebagai informasi, ada dua jenis bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang cair pada Maret 2025 yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Cucun pun mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebelum Lebaran.
“Karena kebutuhan masyarakat pastinya akan meningkat saat Idul Fitri. Bantuan sosial yang diberikan Pemerintah dapat mengurangi beban kebutuhan tersebut dan agar membuat masyarakat semakin gembira di Hari Kemenangan Lebaran nanti,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Adapun pencairan bansos PKH tahap pertama tahun 2025 berlangsung selama periode Januari hingga Maret 2025. Prosesnya dilakukan secara bertahap hingga akhir bulan menjelang Lebaran. Sementara itu, pencairan bansos BPNT dilakukan setiap bulan. Untuk periode Maret 2025, pencairan akan berlangsung hingga akhir bulan.
Bagi yang termasuk dalam kategori keluarga penerima manfaat Bansos Kemensos 2025, masyarakat dapat mencairkannya selama Maret 2025 atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kendati waktunya telah ditetapkan, waktu penerimaan bansos Kemensos bisa berbeda di setiap daerah akibat sistem distribusi serta kesiapan masing-masing wilayah dalam menyalurkan bantuan.
Pencairan bansos ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Untuk itu, Cucun mengingatkan Pemda agar mematuhi instruksi dari Pemerintah pusat dengan memastikan Bansos cair tepat waktu dan tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
Ia menyatakan DPR akan meminta laporan realisasi penyaluran dari tiap Pemda secara berkala. “Pastikan bantuan ini tepat sasaran dan tepat waktu. Karena banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan segera disalurkan sebelum Idul Fitri,” tegas Cucun.
Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Korkesra) tersebut pun mengingatkan Pemerintah untuk menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini digunakan untuk menjalankan program kesejahteraansosial guna menghindari salah sasaran. Cucun mendorong transparansi daftar penerima bansos melalui platform publik.
“Saat ini anggota DPR sudah memasuki masa reses. Anggota dewan dapat memaksimalkan pengawasan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang berhak di dapilnya masing-masing,” tutur Waketum PKB ini.
Cucun mengatakan, DPR perlu mengambil peran pengawasan untuk memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran dan efektif meningkatkan daya beli masyarakat di daerah sesuai target dari Pemerintah.
Lebih lanjut, Cucun menekankan pentingnya Pemda bekerja secara optimal dan kredibel dalam proses distribusi Bansos. Ia mendorong adanya sanksi tegas bagi Pemda yang terlambat menyalurkan Bansos atau terbukti melakukan manipulasi.
“Karena Presiden Prabowo berserta jajarannya berkomitmen membantu masyarakat jelang Hari Raya. Kita harus jaga semangat ini dengan memastikan Bansos tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” sebut Cucun. Selain bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, sejumlah Bansos dari Pemerintah juga akan diterima masyarakat yang berhak pada bulan Maret ini.
Seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk periode Januari hingga Maret 2025, Bansos beras 10 Kg bagi Penerima Bantuan Pangan (PBP) di mana bantuan ini disalurkan selama 6 bulan dengan tahap awal pencairan pada Januari dan Februari 2025, serta bantuan pendidikan bagi siswa yakni Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) dengan pencairan dilakukan secara bertahap. Cucun berharap setiap kepala daerah di Indonesia mengawal penyaluran tiap-tiap bansos tersebut.
