Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini memicu kekhawatiran pelaku pasar. Sementara itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan dapat meningkatkan investasi domestik, meskipun belum memberikan pengaruh yang signifikan.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir optimistis fundamental ekonomi dalam negeri saat ini tetap kuat dan mampu dimitigasi oleh pemerintah serta DPR RI. Ia menilai konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama BPI Danantara dapat menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi di tengah tekanan global terhadap investasi asing.
Adies menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih stabil dibandingkan masa pandemi. Menurutnya, respons cepat pasar terhadap koreksi IHSG mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang solid.
“Trading halt baru terjadi sekali pada Selasa lalu dengan penurunan IHSG sebesar 6,02% ke level 6.058. Sehari setelahnya, pada penutupan perdagangan Rabu, IHSG sudah naik kembali ke level 6.325. Pemulihan yang cepat ini mengisyaratkan fundamental ekonomi Indonesia yang jauh lebih kuat dibandingkan saat pandemi, meskipun tantangan eksternal tetap besar,” ujar Adies dalam rilisnya, Jumat (21/3/2025).
Adies juga menyoroti langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi nasional, salah satunya melalui revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2025.
“Kebijakan baru DHE SDA dirancang untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan yang berlaku efektif per 1 Maret 2025 ini diharapkan dapat menjaga nilai tukar rupiah pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di kisaran Rp16.000 per USD. Tanpa kebijakan ini, kurs rupiah berisiko melemah hingga menembus batas psikologis Rp17.000 per USD,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembentukan BPI Danantara diharapkan dapat meningkatkan investasi domestik. Konsolidasi BUMN melalui badan ini diyakini mampu menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi di tengah tekanan global terhadap investasi asing.
“Dengan langkah ini, ekonomi nasional diharapkan tetap stabil meskipun investasi asing mengalami tekanan akibat faktor global,” lanjut Adies.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan berbagai program strategis seperti pendirian Bullion Bank, hilirisasi industri, pembangunan tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adies optimistis kebijakan tersebut akan memperkuat ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan hingga 8%, sesuai target Presiden Prabowo Subianto.
“Berbagai kebijakan ini tidak hanya memperkokoh ekonomi nasional, tetapi juga berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dengan ini, keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional diharapkan tidak terlalu terganggu oleh risiko menurunnya investasi asing akibat situasi global,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa efektivitas kebijakan ini masih memerlukan komunikasi yang lebih baik kepada publik dan pelaku pasar. DPR RI, kata Adies, akan terus meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan ekonomi, terutama kebijakan fiskal 2025. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah menunda implementasi penuh aplikasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak.
“Keterpaduan komunikasi antarinstansi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pasar masih menunggu perkembangan konkret dari implementasi program-program ekonomi yang harus berjalan secara efektif dan akuntabel. Sebagai solusi sementara, wajib pajak tetap dapat menggunakan aplikasi perpajakan yang sudah ada hingga Coretax benar-benar siap diterapkan,” imbuhnya.
