Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti berbagai permasalahan ketenagakerjaan dalam sesi penyerapan aspirasi bersama serikat pekerja di Cikarang. Ia menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dalam meninjau regulasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja, terutama terkait pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tentu saja nanti kita akan coba melakukan kajian, karena kemarin juga kita di Komisi IX telah menyelenggarakan RDP bersama unsur Kementerian Ketenagakerjaan RI, DJSN, jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Kita meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji regulasi yang berdampak pada kesejahteraan pekerja,” ujar Netty seusai melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/2/2025).
Legislator Fraksi PKS itu menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi hasil rapat di Komisi IX DPR RI agar rekomendasi yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik.
Selain itu, Netty mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui Gerakan Produktivitas Nasional. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualifikasi tenaga kerja agar dapat bersaing di era industri yang semakin terdigitalisasi.
“Hari ini, kualifikasi para pekerja dan pencari kerja harus terus ditingkatkan, baik dalam pendidikan formal maupun keahlian atau keterampilan. Oleh karena itu, Kemenaker RI terus melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan reskilling dan upskilling bagi lulusan sekolah menengah yang belum siap terjun langsung ke dunia kerja,” tambahnya.
Menurutnya, integrasi pelatihan di BLK, baik milik pemerintah pusat maupun daerah, sangat penting agar keterampilan pekerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ia juga menyoroti dampak otomatisasi yang semakin mengurangi kebutuhan tenaga manusia dalam sektor industri.
Legislator Dapil Jawa Barat VIII itu juga mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan dalam membangun kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional. Ia menilai, perluasan peluang kerja harus melibatkan berbagai sektor, termasuk bidang gizi dan pembangunan masyarakat.
“Kemenaker RI juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Gizi Nasional, dan berbagai sektor lainnya. Ini menjadi peluang kerja yang harus dimanfaatkan dengan baik,” tutupnya.
Dengan adanya berbagai masukan dari serikat pekerja di Cikarang, BAM DPR RI berharap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia dapat lebih berpihak kepada pekerja serta meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kebijakan yang lebih komprehensif.
