Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menerima audiensi dengan DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong Kabupaten Garut untuk memperkuat sektor pertanian dalam aspek irigasi, bibit dan benih, pupuk bersubsidi, dan jaminan harga panen.
“Kita DPR akan mengawal apakah janji Menteri Pertanian itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujar Wakil Ketua IV Ahmad Yohan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (12/02/2025).
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp12,8 triliun untuk perbaikan dan pembaruan irigasi tersier di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Dengan ini, maka Kabupaten Garut dapat mendapat bagian dari dana ini. Dinas Pertanian Provinsi disarankan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota untuk mengusulkan kebutuhan irigasi ini.
“Yang pertama soal irigasi. Kali ini Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan Rp12,8 triliun. Dana dari BPR dipindahkan ke Kementerian Pertanian untuk memperbarui dan memperbaiki irigasi tersier di seluruh Kabupaten Indonesia. Harusnya Garut dapat kalau segera berkomunikasi ke Kementerian Pertanian. Misalnya saya di RDP kemarin meminta agar seluruh kadis pertaniannya (di) provinsi berkomunikasi dengan kabupaten-kota, mengusulkan ke Kementerian Pertanian,” tegasnya.
Saat ini, lanjutnya, Kementerian Pertanian sedang fokus meningkatkan swasembada pangan dengan berbagai program. Misalnya, TNI dilibatkan dalam budidaya singkong, sementara Polri terlibat dalam produksi jagung. Selain itu, ada bantuan benih untuk padi, kopi, kelapa, coklat, dan tanaman lainnya. Kabupaten Garut bisa mengajukan permohonan bibit ini ke Kementerian Pertanian agar mendukung program pertanian lokal.
“Kemudian yang kedua soal bibit. Kementerian Pertanian kan juga sekarang lagi gencar-gencarnya dalam memangkas masalah swasembada pangan ini. Bahkan melibatkan juga TNI untuk singkong, kemudian Polri untuk jagung, ada juga benih padi, kopi, kelapa, coklat untuk peremajaan dan lain sebagainya. Sudah rutin sekali kami bersama Kementerian Pertanian, bicara panjang bagaimana kita memangkas agar alur distribusi pupuk itu tepat sampai kepada petani sebelum proses tanam,” tambahnya politisi Fraksi PAN ini.
Politisi Fraksi PAN ini mengungkapkan bahwa distribusi pupuk menjadi perhatian utama. Saat ini, alur distribusi sudah tidak lama seperti dulu karena sudah disederhanakan. Namun, pemerintah kabupaten tetap harus memastikan jumlah kuota pupuk subsidi yang dibutuhkan dan mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian sebelum masa tanam dimulai.
“Karena birokrasi panjang menunggu SK Gubernur, SK Kementerian, SK Bupati, akhirnya ini sudah membuat pupuk subsidi sampai ke petani itu setelah mau panen. Nah bapak-bapak perlu memastikan berapa kuota pupuknya Kabupaten Garut, ke Kementerian Pertanian. Untuk mendapatkannya ada tahapannya nih, dari pupuk Indonesia kemudian bapak perlu punya Gapoktan. Yang memastikan mengambil kuota itu sebelum masa tanam. Karena alurnya sudah dipotong pendek nih, sehingga mungkin lebih cepat.” ujar Yohan
“Tapi saya kira bapak perlu memastikan berapa lahan di Garut dan berapa kuota pupuk subsidi yang dibutuhkan, yang itu perlu bapak amankan bersama Kabupaten. Nah soal alurnya insyaallah sudah pembicaraan panjang lah, komisi IV bersama Kementerian, bahkan pupuk Indonesia, memastikan agar pupuk ini lebih cepat sampai ke tangan petani,” imbuhnya.
Selain itu, Yohan juga memastikan bahwa hasil panen bisa terserap dengan harga yang layak. Komisi IV DPR sudah berkoordinasi dengan Bulog agar mereka membeli hasil panen petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) dengan padi sekitar Rp6.500 per kg dan untuk jagung Rp5.500 per kg. Untuk memastikan ini berjalan dengan baik, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan DPRD, Bupati, dinas pertanian, dan Kementerian Pertanian agar semua hasil panen petani bisa diserap dengan harga yang layak.
“Nah kemudian komisi IV DPR RI sudah bicara dengan Bulog, untuk memastikan bahwa Bulog harus membeli semua yang ditanam oleh petani itu dengan harga HPP atau harga pembelian pemerintah, yang gak bakering itu sekitar Rp6.500, jagung Rp5.500. Nah ini perlu nanti tinggal koordinasi bapak-bapak pimpinan DPR dengan Bupatinya, dengan kandis pertaniannya, dengan Kementerian, yang lebih teknis bicara soal ini. Nah ini informasi dari komisi IV, beberapa hal yang sering kami bicarakan di sini, yang tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, petani, dan bapak-bapak di pemerintahan Kabupaten Garut,” tambahnya.
Maka dari itu, ia menyarankan agar DPRD Garut untuk mengunjungi Kementerian Pertanian guna mendapatkan bantuan dan meningkatkan kesejahteraan para petani. “Nah saya kira ini beberapa informasi tambahan dari saya, yang tinggal Bapak perdalami,” pungkasnya.
