Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia. Ia menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor daging agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.
“Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada,” tegasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025)
Senada dengan Titiek, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV. Ia mengingatkan agar impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.
Ia menekankan, jika impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK. “Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Idul Fitri 2025. Arief menjelaskan bahwa impor ini bersifat reguler, seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.
Abdul Kharis menambahkan, RDP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadhan.
“Menjelang bulan suci Ramadhan, kebutuhan pangan biasanya meningkat, dan harga menjadi cukup dinamis. Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan dipersiapkan dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak berfluktuasi tajam,” tuturnya.
Karenanya, dalam kesimpulan rapat Rapat Dengar Pendapat, salah satunya berisi Komisi IV meminta Perum Bulog, Pupuk Indonesia, dan ID Food untuk menjamin stabilita harga dan pasokan pangan terutama dalam rangka bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) baik ditingkat produsen, pedagang, hingga konsumen.
Selanjutnya, Komisi IV meminta Bapanas untuk memberikan jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan kepada masyarakat.
