Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan keprihatinannya atas kembali merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tahun 2025 yang telah mencatat ribuan kasus di beberapa wilayah Indonesia. Ia pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mengambil langkah cepat dan tegas dalam menangani situasi ini guna melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kasus PMK yang kembali merebak ini membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi. Pemerintah harus memperkuat langkah antisipasi dan respons cepat di lapangan untuk mengendalikan penyebaran penyakit yang sangat merugikan peternak ini,” ujar Abdul Kharis dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).
Politisi Fraksi PKS ini mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kementan, seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PMK Nasional, peningkatan pengawasan lalu lintas hewan, dan program vaksinasi hewan ternak. Namun, ia menekankan bahwa koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah tersebut.
“Kami di DPR RI siap mendukung pemerintah dalam menangani kasus PMK ini agar sektor peternakan kita tetap kuat dan masyarakat peternak dapat kembali beraktivitas dengan tenang”
“Kerja sama antara pusat dan daerah harus lebih diperkuat. Jika ditemukan kasus PMK di suatu wilayah, penutupan pasar hewan selama 14 hari, disertai disinfeksi, harus dilakukan tanpa toleransi. Tindakan ini penting untuk menghentikan rantai penyebaran,” tegasnya.
Abdul Kharis juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya peternak, tentang bahaya PMK dan langkah-langkah pencegahannya. Ia mendorong Kementan untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada peternak agar mereka memahami pentingnya vaksinasi dan tindakan pencegahan lainnya.
“PMK tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan hewan ternak, tetapi juga memengaruhi perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor peternakan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi harus menjadi prioritas,” ungkapnya.
Selain itu, Abdul Kharis meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin PMK di seluruh wilayah terdampak dan mengawasi distribusinya agar sampai kepada peternak yang membutuhkan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyebaran lebih luas dan meminimalkan kerugian ekonomi.
Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, Abdul Kharis optimis pemerintah mampu mengendalikan penyebaran PMK dan mencegah dampak negatif lebih besar.
“Kami di DPR RI siap mendukung pemerintah dalam menangani kasus PMK ini agar sektor peternakan kita tetap kuat dan masyarakat peternak dapat kembali beraktivitas dengan tenang,” tutupnya.
