Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi penting bagi insan dan perusahaan pers untuk meneguhkan kembali perannya di tengah perubahan lanskap media yang kian kompleks. Perubahan lanskap tersebut terutama akibat disrupsi digital dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.
Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai bahwa Hari Pers Nasional bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan ruang evaluasi bagi dunia pers agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai pilar demokrasi.
“Momentum Hari Pers Nasional ini menjadi kesempatan bagi perusahaan pers untuk mampu mentransformasi diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, terutama di era digital saat ini,” ujar Syahrul kepada koranmerdeka.co di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, perubahan besar terjadi pada pola konsumsi informasi masyarakat. Jika pada masa lalu publik sangat bergantung pada media massa untuk mendapatkan berita dan informasi, kini situasinya telah berubah drastis seiring hadirnya media sosial dan platform digital.
“Sekarang setiap orang bisa menjadi media. Setiap orang bisa memproduksi dan menyebarkan informasi. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pers,” katanya.
Menurut Syahrul, realitas tersebut menuntut perusahaan pers untuk tidak hanya beradaptasi secara teknologi, tetapi juga memperkuat kualitas konten, profesionalisme, serta integritas jurnalistik. Meski arus informasi semakin deras, pers profesional tetap memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kebutuhan pemerintah dan masyarakat terhadap pers tetap ada dan tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, pers perlu melakukan modifikasi, inovasi, serta penyesuaian dengan kondisi yang ada sekarang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syahrul menyoroti tantangan serius lain yang dihadapi dunia pers, yakni persoalan kredibilitas dan profesionalisme wartawan, khususnya di daerah. Ia mengungkapkan masih adanya oknum yang mengaku sebagai insan pers tanpa memiliki kompetensi dan kualifikasi jurnalistik yang memadai.
“Di daerah, masih sering ditemukan pihak-pihak yang hanya bermodal kartu pers, melakukan wawancara atau peliputan, bahkan mengatasnamakan Undang-Undang Pers. Ini menjadi keluhan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga anggota dewan,” ungkap Syahrul.
Ia menilai praktik tersebut berpotensi merusak citra pers secara keseluruhan dan menggerus kepercayaan publik terhadap media yang bekerja secara profesional dan beretika.
“Ada juga yang memadukan antara pers dengan LSM atau kepentingan tertentu, sehingga pada akhirnya merusak citra teman-teman pers yang memang memiliki kualitas dan kompetensi,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Syahrul menekankan pentingnya verifikasi perusahaan pers dan wartawan sebagai upaya menjaga standar profesionalisme dan kredibilitas pers nasional. Menurutnya, perlu kejelasan mengenai siapa yang berhak mendirikan perusahaan pers dan siapa yang layak disebut sebagai wartawan, agar Undang-Undang Pers tidak disalahgunakan.
“Verifikasi ini penting agar kepercayaan publik terhadap pers tetap terjaga dan teman-teman pers yang bekerja secara profesional tidak dirugikan,” jelas Politikus Fraksi PKS tersebut.
Menutup pernyataannya, Syahrul berharap peringatan Hari Pers Nasional dapat menjadi pengingat bahwa pers harus terus berbenah dan bertransformasi agar tetap eksis serta berkontribusi positif bagi kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa.
“Melalui Hari Pers Nasional ini, pers harus tetap eksis karena masih sangat dibutuhkan, meskipun dunia sudah sangat digital. Yang kedua, pers harus terus melakukan inovasi dan transformasi. Alhamdulillah, banyak media yang dulu hanya bergantung pada media cetak, kini sudah beradaptasi dengan platform digital dan media sosial,” pungkasnya.
