Anggota Komisi III DPR RI, Sudin, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja aparat penegak hukum di Kepulauan Riau (Kepri), khususnya dalam upaya pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Sudin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sudin mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Kapolda, Kajati, serta Kepala BNNP Kepri mengenai tantangan pengawasan wilayah yang sangat luas.
“Saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Kapolda, Pak Kajati, maupun BNNP. Tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah pulau di Kepulauan Riau mencapai 2.408 pulau, ditambah banyaknya pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus,” ujar Sudin.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya bertugas di Batam, jumlah pelabuhan tidak resmi atau “pelabuhan tikus” di wilayah Kepri diperkirakan sangat banyak dan rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba.
“Kalau saya hitung-hitung, pelabuhan tikus itu hampir 80-an. Dari ribuan pulau itu, banyak tempat yang bisa dijadikan lokasi menurunkan narkoba, cukup dengan perahu kecil langsung ke pantai,” jelas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Sudin juga menceritakan pengalamannya saat mengikuti ekspos bersama BNNP terkait pengungkapan kasus penyelundupan sabu seberat dua ton. Dari dialognya dengan salah satu pelaku, ia menyimpulkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi alasan utama maraknya kejahatan narkotika.
“Saya sempat dialog dengan salah satu ABK. Dia bilang dibayar Rp25 juta sekali jalan. Ketika ditanya soal dampaknya, dia menjawab yang penting anak dan istri bisa makan. Ini menggambarkan betapa kompleksnya persoalan di lapangan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sudin menekankan pentingnya penguatan sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum di wilayah Kepulauan Riau, khususnya untuk patroli laut.
Menurutnya, kondisi geografis Kepri yang berupa kepulauan membutuhkan dukungan alat operasional yang memadai, terutama kapal cepat berkecepatan tinggi.
“Untuk wilayah Kepri, sangat dibutuhkan speedboat dengan kecepatan tinggi sekali. Kalau aparat hanya punya speedboat 30 knot, sementara pelaku bisa pakai kapal lebih cepat, jelas akan ketinggalan,” tegasnya.
Ia membandingkan pengalaman di sektor pengawasan laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di mana kecepatan kapal menjadi faktor penentu keberhasilan penindakan.
“Dulu KKP punya speedboat 40 knot, lalu pelaku pakai 60 knot. KKP pun meningkatkan menjadi 60 knot. Bahkan di Batam ini ada yang pakai speedboat sampai 100 knot. Jadi pertanyaannya, mana yang mengejar dan mana yang dikejar?” ujar Sudin.
Karena itu, ia menyarankan agar Polda Kepri dan BNNP Kepri meningkatkan kualitas sarana patroli laut dengan kapal berkecepatan tinggi agar mampu mengimbangi modus operandi para pelaku.
“Saran saya kepada Pak Kapolda dan BNNP, bekerjasamalah untuk membuat atau menyediakan kapal dengan kecepatan yang memadai. Ini penting agar penegakan hukum di laut bisa lebih efektif,” pungkasnya.
