Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta agar PT PLN membuat roadmad kelistrikan di Lampung untuk memperkuat keandalannya. Mengingat, kebutuhan listrik di Lampung masih bergantung pada pasokan dari wilayah Sumatera bagian selatan. Produksi listrik di Lampung sendiri baru mencapai sekitar 900 megawatt, sementara beban puncak bisa menembus 1.300 megawatt. Selisih pasokan inilah yang dinilai perlu segera diantisipasi melalui perencanaan jangka panjang.
“Lampung membutuhkan roadmap kelistrikan yang jelas dan terukur agar keandalan pasokan bisa dipenuhi dari wilayah sendiri. Ketergantungan pada pasokan luar daerah berisiko menimbulkan gangguan apabila terjadi bencana di jalur transmisi,” ujar Junaidi saat mengikuti Tim Kunspek Komisi XII DPR mengunjungi PLTU Tarahan di Lampung, Kamis (5/2/2026).
Politisi F-PKS ini juga mendorong percepatan penguatan keandalan pasokan listrik di Provinsi Lampung guna mencegah kembali terjadinya pemadaman listrik massal seperti yang pernah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. “Lampung sempat mengalami gangguan listrik, termasuk pemadaman besar pada 2024. Kondisi tersebut, menurut saya terjadi akibat belum optimalnya kestabilan suplai listrik di wilayah tersebut,” katanya.
Selain itu, Legislator Dapil Lampung II ini juga menaruh perhatian pada aspek lingkungan, khususnya operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan. Meski sebagian PLTU di Lampung telah masuk kategori ramah lingkungan, peningkatan pengendalian emisi tetap dinilai perlu dilakukan secara konsisten dan berbasis data.
Menurutnya, roadmap penurunan emisi harus disusun secara jelas agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif. Dengan adanya peta jalan tersebut, DPR dapat memantau sejauh mana target lingkungan benar-benar dijalankan, bukan sekadar tertulis di atas kertas.
“Di sisi lain, saya mengapresiasi upaya cofiring biomassa di PLTU Lampung, realisasi cofiring yang telah mencapai sekitar 13 persen dinilai melampaui target nasional sebesar 5 persen. Meski demikian, program tersebut perlu didorong untuk terus ditingkatkan dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung,” imbuhnya.
