Kemitraan PT Japfa Comfeed Indonesia dengan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sorotan Komisi VII DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Lampung. Sorotan tersebut disampaikan dalam rangka pengawasan industri pangan dan penguatan kebijakan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menegaskan bahwa penguatan industri pangan tidak boleh hanya menguntungkan industri besar, melainkan harus memberi dampak langsung bagi petani dan UMKM di daerah.
“Saya tidak ingin mitra-mitra yang bergabung dalam ekosistem PT Japfa Comfeed Indonesia ini mulai dari hulu sampai hilirnya dimonopoli oleh industri-industri besar, orang-orang besar, kenalan-kenalan yang sudah besar-besar,” ujar Novita Hardini kepada koranmerdeka.co usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di PT Japfa Comfeed Indonesia, Provinsi Lampung, Jumat (30/1/2026).
Menurut Novita Hardini, kebijakan pangan yang menjadi bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto harus menjadi peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil.
“Ini harus menjadi peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku UMKM yang benar-benar masih di bawah mikro, sehingga mereka punya potensi untuk bisa berkembang menjadi mitra,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, Novita Hardini juga menyoroti tantangan yang dihadapi petani di tengah fluktuasi harga jagung dan kenaikan harga bahan baku impor akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Ia menekankan agar kondisi itu tidak justru memperberat beban petani.
“Saya ingin memastikan bahwa PT Japfa Comfeed Indonesiaa tidak semakin menekan para petani,” tegasnya.
Komisi VII turut mempertanyakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada petani, baik melalui skema kemitraan, pembinaan, maupun program corporate social responsibility (CSR).
“Saya ingin PT Japfa Comfeed Indonesiaa bisa menjelaskan kepada kami dan kepada masyarakat Indonesia, tanggung jawab sosialnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani ini seperti apa,” ucap Novita Hardini kepada Parlementaria.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari daerah dan bertumpu pada kesejahteraan masyarakat di akar rumput. “Yang kaya itu harus dari kalangan bawah, dari masyarakat, dari para petani. Ini mesti menjadi PR besar untuk Indonesia,” tambahnya.
Hasil kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ini akan didalami lebih lanjut dan menjadi bahan perumusan kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, guna memastikan industri pangan nasional berpihak pada petani, UMKM, dan pemerataan ekonomi.
