Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mendorong perbaikan tata kelola irigasi sebagai bagian penting dari upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana, termasuk di wilayah Sumatera. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, lambannya penanganan irigasi, khususnya irigasi tersier dan sekunder, berpotensi menghambat pemulihan lahan pertanian dan produktivitas petani di daerah terdampak bencana. “Selama ini irigasi tersier dan sekunder banyak dikelola oleh Balai Wilayah Sungai. Namun di lapangan, penanganannya sering kali lambat dan koordinasinya tidak berjalan optimal,” ujar Rahmat.
Dirinya mengungkapkan, sejumlah titik irigasi yang rusak pascabencana belum tertangani meskipun telah diajukan sejak lama. Kondisi tersebut dinilainya merugikan petani yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk kembali berproduksi.
“Saya turun langsung ke lapangan, ada sekitar 20 titik irigasi yang diajukan, tetapi hingga mendekati akhir tahun belum dikerjakan,” katanya.
Maka dari itu, ia pun mengusulkan agar ke depan pengelolaan irigasi tersier dan sekunder dapat diperkuat atau dialihkan penanganannya ke Kementerian Pertanian guna mempercepat pemulihan pertanian pascabencana. “Kalau ingin pemulihan berjalan cepat, irigasi yang langsung bersentuhan dengan sawah petani ini harus ditangani secara lebih responsif,” tegasnya.
Terkait kondisi sawah yang rusak berat akibat banjir dan tertimbun lumpur, ia mendesak agar pemulihan didukung oleh alat berat supaya lahan pertanian dapat segera diolah kembali. Menutup pernyataan, Legislator Fraksi PKS dapil Sumatera Barat I itu berharap pembenahan tata kelola irigasi dapat menjadi bagian dari strategi pemulihan yang berkelanjutan sehingga sektor pertanian di daerah terdampak bencana dapat kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan nasional.
