Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusuma, mendorong optimalisasi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI Tahun Anggaran 2026 guna memperkuat kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal tersebut disampaikannya dalam rapat BURT DPR RI bersama Pimpinan AKD dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang dirangkaikan dengan agenda penyerahan DIPA 2026.
Rizki menjelaskan, penyerahan DIPA 2026 secara simbolis menjadi momentum awal bagi seluruh AKD untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja secara optimal. Ia menekankan bahwa setiap pimpinan AKD memiliki peran strategis dalam memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Kami mendorong seluruh pimpinan AKD untuk merancang rencana kerja yang baik guna optimalisasi penyerapan anggaran. Anggaran harus digunakan sebaik-baiknya melalui kegiatan di AKD masing-masing,” ujar Rizki saat diwawancarai koranmerdeka.co di Ruang Rapat BURT, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026)
Menurutnya, optimalisasi DIPA 2026 juga sejalan dengan arahan Ketua DPR RI yang menekankan pentingnya peningkatan citra dan marwah DPR RI. Melalui kinerja yang terukur dan bertanggung jawab, DPR RI diharapkan semakin mampu menunjukkan perannya sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Harapannya, DPR RI ke depan semakin kuat, semakin responsif, semakin tangguh, dan semakin baik dalam membuktikan kinerjanya kepada publik,” tegas Legislator Fraksi Partai Demokrat itu.
Rizki mengakui bahwa pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 akan menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh AKD untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, khususnya terhadap pembahasan dan persetujuan anggaran bersama kementerian dan lembaga.
“Kami berharap setiap AKD dapat mengoptimalkan kinerjanya, terutama dalam pengawasan anggaran serta persetujuan anggaran dengan kementerian dan lembaga masing-masing,” katanya.
Terkait fokus utama DIPA 2026, Rizki menegaskan bahwa penyelesaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi salah satu prioritas. Ia berharap setiap komisi dapat menyelesaikan pembahasan legislasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.
“Prolegnas di setiap komisi harus bisa diselesaikan dengan baik, dari Komisi I sampai Komisi XIII, sesuai dengan prioritas masing-masing,” ujarnya.
Selain fungsi legislasi, Rizki juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPR RI terhadap berbagai program pemerintah agar pelaksanaannya berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pengawasan harus berjalan optimal. Banyak program pemerintah yang harus kita awasi dan kita pastikan berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Melalui penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2026 ini, BURT DPR RI berharap sinergi antara AKD dan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat semakin diperkuat, sehingga pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI berjalan efektif, akuntabel, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
