Close Menu
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
  • Nasional
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Daerah

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Pemerintah Perlu Antisipasi Dampak Geopolitik terhadap Harga BBM

Maret 10, 2026

Dukung Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 Demi Lindungi Anak di Ruang Digital

Maret 9, 2026

Baleg Matangkan RUU Satu Data Indonesia, Serap Masukan Daerah di Padang

Maret 9, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
Login
  • Nasional
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Daerah
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
Home»DPR»Komisi II Dorong Intervensi Pusat, Percepatan Pembangunan Perbatasan RI di Sambas
DPR

Komisi II Dorong Intervensi Pusat, Percepatan Pembangunan Perbatasan RI di Sambas

RedaksiBy RedaksiNovember 27, 2025Tidak ada komentar2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara ke Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Barat/Ist
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat dukungan pusat terhadap pembangunan wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara ke Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Barat.


Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa Sambas memiliki posisi strategis sebagai “etalase” Indonesia di kawasan perbatasan. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut menjadi prioritas.


“Kami datang dengan niat baik untuk mengetahui kondisi lapangan di daerah perbatasan. Sambas adalah garda terdepan negara, dan karena itu harus mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat,” ujarnya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara ke Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Barat. Rabu, (26/11/2025).


Ia mengungkapkan bahwa DPR RI telah menerima banyak aspirasi dari daerah yang memiliki persoalan serupa. Beberapa daerah perbatasan, menurutnya, tidak memiliki kapasitas anggaran yang cukup dan juga kurang proaktif dalam menginventarisasi kebutuhan strategis untuk diajukan ke pemerintah pusat.


“Banyak kabupaten dan provinsi perbatasan yang ketika diminta mengajukan kebutuhan justru tidak menunjukkan itikad baik. Karena itu, melalui Panja Perbatasan, kami akan memanggil seluruh kepala daerah perbatasan untuk memastikan program yang mereka butuhkan benar-benar terpetakan,” katanya.


Bang Rifqi, sapaannya, menegaskan bahwa ketimpangan kesejahteraan dan infrastruktur antara wilayah Indonesia dan negara tetangga tidak boleh terus dibiarkan. Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut bukan hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengancam kedaulatan dalam jangka panjang.


“Kalau perbatasan kita tetap tertinggal, bukan hanya tapal batasnya yang bisa bergeser, masyarakatnya pun bisa berpindah. Ini menyangkut kedaulatan negara dalam jangka panjang,” tegasnya.


Dalam kesempatan itu, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengapresiasi Bupati Sambas yang dinilai proaktif memperjuangkan berbagai program pembangunan ke pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa tingginya ketergantungan APBD Sambas terhadap transfer keuangan dari APBN membuat dukungan pusat menjadi sangat krusial.


“PAD Sambas masih terbatas. Karena itu, saya mengapresiasi Pak Bupati yang rendah hati dan aktif mendatangi kementerian dan lembaga di Jakarta. Kami hadir untuk membantu agar program-program APBN bisa lebih besar mengalir ke Sambas,” ucapnya.


Menutup pernyataannya, ia meminta doa dan dukungan masyarakat agar Panja Perbatasan Komisi II dapat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara berkelanjutan. “Kami berkomitmen menghadirkan kesejahteraan bagi daerah perbatasan, terutama Kabupaten Sambas yang hari ini kami kunjungi,” tutupnya.

DPR RI Ketua Komisi II DPR RI Komisi II Dorong Intervensi Pusat Rifqinizamy Karsayuda
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Redaksi

Related Posts

Pemerintah Perlu Antisipasi Dampak Geopolitik terhadap Harga BBM

Maret 10, 2026

Dukung Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 Demi Lindungi Anak di Ruang Digital

Maret 9, 2026

Baleg Matangkan RUU Satu Data Indonesia, Serap Masukan Daerah di Padang

Maret 9, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Our Picks

Reni Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bangun 1 Juta Rumah lewat MoU dengan Qatar

Januari 11, 2025

147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD

Januari 10, 2025

Turnamen Bulu Tangkis Korpri Setjen DPR RI Wadah Perkuat Solidaritas Antar-Pegawai

Januari 10, 2025

Saadiah Uluputty Dukung Bisnis Perikanan di Maluku

Januari 9, 2025
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

Pemerintah Perlu Antisipasi Dampak Geopolitik terhadap Harga BBM

DPR Maret 10, 2026

Komisi VI DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global terhadap pasokan dan…

Dukung Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 Demi Lindungi Anak di Ruang Digital

Maret 9, 2026

Baleg Matangkan RUU Satu Data Indonesia, Serap Masukan Daerah di Padang

Maret 9, 2026

Martin Manurung Tekankan Pentingnya Penentuan Level Integrasi Data dalam RUU SDI

Maret 9, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
© 2026 Koranmerdeka.co Designed by Aconymous.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?