Perubahan musim yang semakin ekstrem, khususnya di Kota Bekasi yang sering dilanda bencana banjir, membutuhkan upaya serius dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah. Merespons hal itu, Komisi VIII menekankan turut mengingatkan bahwa pihaknya berkewajiban untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil, khususnya oleh BPBD Kota Bekasi.
Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan Pemkot Bekasi dalam menangani bencana sudah semakin memadai. Dalam dialog dengan pihak pemerintah kota, termasuk wali kota dan kepala BPBD, terungkap bahwa mereka terus berupaya meningkatkan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia hingga tingkat kelurahan.
“Ada semacam kesiapsiagaan masyarakat sendiri yang sudah mulai terbentuk,” jelasnya kepada koranmerdeka.co usai memimpin pertemuan dengan BPBD kota Bekasi, Jawa Barat, kamis (19/11/2025).
Selain itu, maraknya bencana yang terjadi di berbagai wilayah menuntut BNPB untuk lebih aktif dan responsif. “Koordinasi antara BNPB dan BPBD di daerah harus berjalan lebih efisien. Usulan Inisiatif Revisi Undang-Undang Kebencanaan perlu segera diusulkan,” tambahnya.
Sementara itu, Politisi Fraksi PKB itu menggarisbawahi bahwa tantangan infrastruktur masih menjadi kendala utama. “Kami melihat bahwa infrastruktur yang dibutuhkan untuk pencegahan bencana masih memerlukan dukungan lebih dari pemerintah dan lembaga terkait,” ujarnya.
Di tengah tantangan ini, penting bagi semua pihak untuk saling berkolaborasi, terutama dalam menangani perubahan konstruksi tanah yang semakin memperburuk situasi. “Bangunan tanggul tinggi tak menjamin keamanan. Oleh karena itu, upaya perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan,” pungkasnya.
Dengan semua langkah ini, diharapkan Kota Bekasi dapat lebih siap menghadapi ancaman banjir yang mungkin terjadi di masa depan.
