Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Sumatera Selatan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (14/11/2025).
Politisi Fraksi Demokrat ini mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Bank Indonesia yang dinilainya telah menjalankan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan sektor pangan tidak boleh dilakukan secara parsial.
“Jangan sampai ada cetak sawah tetapi saluran irigasinya tidak ada. Ending-nya output tidak sesuai harapan. Ketahanan pangan itu tidak selesai hanya dengan mencetak sawah. Sawahnya ada, tapi airnya tidak mengalir, itu artinya pembangunan tidak sinergi,” tegas Wahyu kepada koranmerdeka.co.
Legislator Dapil Sumsel II ini mencontohkan pentingnya integrasi pembangunan fisik di berbagai sektor. Menurutnya, setiap proyek harus saling mendukung agar hasilnya optimal.
“Kalau kita mau buat pelabuhan, ya harus dipastikan jalannya ada. Begitu juga pertanian. Jangan sampai sawah sudah dicetak dan pengairannya tersedia, tetapi akses jalan ke lokasi tidak ada. Akhirnya petani menjual hasilnya ke tengkulak karena tidak ada akses distribusi. Itu tentu tidak sesuai dengan tujuan pembangunan yang diharapkan Presiden,” jelasnya.
Selain soal infrastruktur dan ketahanan pangan, Wahyu juga menekankan bahwa inflasi tidak dapat dinilai semata-mata sebagai indikator negatif. Inflasi harus dilihat secara bersamaan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Inflasi tinggi itu tidak serta-merta dikatakan buruk. Kita harus melihat bagaimana pertumbuhan ekonominya. Selama pertumbuhan kuat dan produksi berjalan, inflasi bisa dikelola,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
