Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menegaskan pentingnya kesiapan embarkasi dan pemeriksaan kesehatan jemaah haji menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Penegasan ini disampaikan usai Komisi VIII melakukan peninjauan ke sejumlah embarkasi untuk memastikan kesiapan teknis serta administrasi dalam penerimaan jamaah.
Ina menuturkan, aspek kesehatan menjadi perhatian utama, sejalan dengan kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi yang menekankan pentingnya kondisi fisik jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia meminta agar pemeriksaan kesehatan dilakukan secara serius dan tidak sekadar formalitas.
“Jangan ada lagi tes kesehatan yang abal-abal atau hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi. Pemeriksaan kesehatan harus benar-benar mencerminkan kondisi jemaah yang akan berangkat,” tegas Ina kepada Parlementaria di sela sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Kanwil Kemenag Kepri dan wali kota/kepala otorita batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (13/11/2025).
Ia menambahkan, aturan kesehatan yang diterapkan Arab Saudi tidak perlu dikhawatirkan, sebab kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik bagi jemaah haji. Menurutnya, ketentuan itu justru memudahkan jemaah yang membutuhkan penanganan atau obat-obatan khusus selama menjalankan ibadah.
“Peraturan kesehatan dari Arab Saudi bisa diterima dengan baik oleh pemerintah kita. Bahkan, aturan itu memudahkan jemaah yang membutuhkan penanganan atau obat-obatan khusus selama ibadah,” ujar Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Pelunasan Biaya Haji
Selain aspek kesehatan, Ina juga menyoroti kesiapan jemaah dalam hal administrasi, termasuk pelunasan biaya perjalanan ibadah haji serta penyelesaian porsi keberangkatan. Ia mengimbau agar seluruh proses tersebut disiapkan sejak dini agar pelaksanaan haji tahun depan berjalan lebih tertib.
“Kesiapan jemaah dalam pelunasan dan pendampingan harus dipersiapkan sejak dini agar pelaksanaannya berjalan baik,” katanya.
Pengelolaan Haji Lebih Baik
Lebih jauh, Ina menilai pelaksanaan haji 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah masa transisi dari Kementerian Agama ke Badan Pelaksana Haji, kini penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Haji Arab Saudi yang bekerja sama dengan dua syarikah (perusahaan penyelenggara layanan haji).
“Dengan sistem baru ini, diharapkan tidak ada lagi kasus jemaah yang terpisah dari rombongan atau keluarganya, seperti yang sempat terjadi tahun 2025,” jelasnya.
Masa Tunggu Keberangkatan
Ina juga menyinggung adanya perubahan masa tunggu keberangkatan haji yang kini disesuaikan dengan jumlah jemaah dan asal wilayah. Menurutnya, hal ini perlu diiringi dengan koordinasi yang baik antara Kementerian Agama dan Badan Pelaksana Haji agar perhitungan kuota dan masa tunggu berjalan transparan.
“Perlu ada sinergi antara Kementerian Agama dan Badan Pelaksana Haji agar perhitungan masa tunggu dan kuota jamaah sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” pungkasnya.
Dengan berbagai persiapan yang sedang dilakukan, Ina Ammania berharap pelaksanaan ibadah haji 2026 akan berlangsung lebih tertib, sehat, dan memberikan pengalaman ibadah terbaik bagi seluruh jamaah asal Indonesia.
