Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyambut dan menyiapkan berbagai langkah strategis dalam mendukung rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk melatih lulusan SMA dan SMK agar siap bekerja di luar negeri.
Rencana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan untuk program beasiswa kursus, pelatihan keterampilan, dan peningkatan mutu bahasa. Program ini dirancang agar lulusan SMA dan SMK mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja internasional, di antaranya dalam bidang pengelasan (welder), perawatan lansia (caregiver), dan perhotelan (hospitality).
Program beasiswa ini merupakan inisiatif terpisah dari program pelatihan 500.000 tenaga kerja terampil yang dikoordinir oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan anggaran Rp8 triliun. Rencananya, program beasiswa Rp12 triliun akan dimulai pada akhir tahun 2025 dengan kuota semaksimal mungkin, sebelum kemudian diperbesar lagi pelaksanaannya pada bulan Januari 2026.
Menanggapi hal ini, Politisi Fraksi PKB ini menilai bahwa inisiatif pemerintah tersebut merupakan langkah positif dalam memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional di kancah global. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, ia terus menggaungkan pentingnya reformasi pendidikan yang menyentuh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurikulum yang relevan
“Kami tentu mendukung penuh langkah pemerintah ini. Namun yang tidak kalah penting adalah kesiapan dari sisi pendidikan dasar dan menengah, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter kerja yang kuat,” ujar Lalu Hadrian kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Ia menegaskan bahwa Kemendikdasmen perlu segera menyiapkan kurikulum pendukung, program vokasi, serta integrasi pelatihan berbasis kebutuhan pasar internasional. Dengan demikian, lulusan SMA dan SMK tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan bahasa, etika kerja, dan pemahaman lintas budaya yang dibutuhkan di dunia kerja global.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatkan kapasitas guru bimbingan teknis (bimtek) yang merata dan berkelanjutan bagi para pendidik lembaga pendidikan, untuk memastikan kualitas pembelajaran yang berstandar internasional. Menurutnya, perlu dipastikan kesetaraan akses bagi siapapun lulusan yang berminat dengan prinsip inklusivitas dan keadilan dalam setiap program pelatihan dan bimtek, sehingga semua satuan pendidikan
“Pelatihan ini jangan hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan menengah kita. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan juga perlu dilibatkan agar sinergi ini menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing di luar negeri,” tambahnya.
Selain itu, Lalu Hadrian menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program pelatihan yang sudah ada di kementerian lain. Ia berharap, dengan koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi para lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia.
“Tujuan akhirnya bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk keluar negeri, tetapi juga membangun generasi muda Indonesia yang berdaya saing, berkompeten, dan mampu membawa nama baik bangsa di dunia internasional,” tutup Lalu Hadrian.
