Komisi V DPR RI menyoroti masih timpangnya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa kunjungan kerja masa reses Komisi V DPR RI bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan pembangunan nasional berpihak pada daerah kepulauan.
“Wilayah Maluku adalah kepulauan, maka pendekatan pembangunan di sini harus berbeda. Infrastruktur darat, laut, dan udara harus saling terhubung agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Saadiah kepada koranmerdeka.co di sela kegiatan peninjauan di Ambon, Maluku, Kamis (30/10/2025).
Saadiah juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur yang berkeadilan dan sesuai dengan karakteristik geografis wilayah timur Indonesia. Menurutnya, pembangunan di Maluku bukan hanya persoalan proyek fisik, tetapi menyangkut kehadiran negara dalam menghubungkan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terpencil.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap jembatan, dermaga, jalan, dan bandara yang direncanakan untuk Maluku bukan hanya proyek, tapi benar-benar solusi bagi keterisolasian warga kita di pulau-pulau,” tegas legislator Fraksi PKS itu.
Kunjungan kerja tersebut meliputi peninjauan sejumlah lokasi strategis seperti Coastal Road Ambon, Pelabuhan Yos Sudarso, serta fasilitas transportasi laut lainnya. Komisi V DPR RI juga melibatkan perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BASARNAS, serta sejumlah BUMN sektor transportasi guna memastikan sinergi lintas lembaga dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
